Pemkot Serang Pastikan 5.672 PPPK Paruh Waktu Tak Dirumahkan, Kontrak Diperpanjang hingga 2027
SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan tidak akan merumahkan sebanyak 5.672 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sebagai bentuk kepastian keberlanjutan pekerjaan, Pemkot Serang akan memperpanjang kontrak kerja mereka mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Walikota Serang Budi Rustandi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur, sekaligus memberikan apresiasi atas kontribusi PPPK dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kota Serang.
Menurutnya, keberlanjutan pekerjaan PPPK paruh waktu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia.
Karena itu, Pemkot Serang memilih untuk tidak merumahkan para pegawai tersebut.
“Ini bagian dari komitmen saya bersama Pak Agis untuk bagaimana menyejahterakan PPPK yang ada di Kota Serang, baik ASN maupun PPPK. Mereka harus tetap bekerja karena turut mendukung program-program pemerintah daerah,” kata Budi, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, atas perjuangan dan kontribusinya selama ini.
Budi mengungkapkan, keputusan memperpanjang kontrak tersebut juga didukung kondisi pendapatan daerah yang dinilai mampu menopang kebutuhan belanja pegawai tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur dan penataan ikon ibu kota.
“Alhamdulillah, pendapatan kita hari ini naik. Perjuangan mereka juga membantu Pemerintah Kota Serang dalam mendukung program-program saya dan Pak Agis. Ini menjadi bentuk apresiasi kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot Serang juga tetap mempertahankan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) tanpa pemotongan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM) Kota Serang, Murni, menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan karena masa perjanjian kerja sebelumnya telah berakhir.
Di sisi lain, Pemkot Serang masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait mekanisme peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
“Secara teknis, untuk peralihan kami masih menunggu regulasi. Untuk tahapan saat ini, kontrak PPPK yang sudah selesai akan diperpanjang per 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027,” kata Murni.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Serang juga tengah melakukan rekonsiliasi data pegawai guna memastikan jumlah aparatur sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dari total 5.672 PPPK paruh waktu, mayoritas merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, terdapat lebih dari 600 pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta lebih dari 200 pegawai di Dinas Perhubungan (Dishub).
Murni berharap proses rekonsiliasi tersebut tidak menyebabkan pengurangan jumlah pegawai secara signifikan.
Pengurangan, jika terjadi, hanya dimungkinkan karena faktor tertentu, seperti memasuki batas usia pensiun maupun adanya proses penegakan disiplin.
“Sesuai instruksi Pak Wali, saat ini Pemkot Serang tidak merumahkan pegawai PPPK,” tegasnya.***
