Pemkot Serang Terima Rp65 Miliar, Walikota Libatkan Warga Awasi Truk Sampah Tangsel ke Cilowong
SERANG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi mulai mengirimkan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
Oleh sebab itu, Walikota Serang, Budi Rustandi, memastikan proses pengiriman dan pengawasan sampah kiriman tersebut berjalan transparan dengan melibatkan masyarakat setempat.
Pengawasan dilakukan langsung di titik cek poin Jakung, Kecamatan Taktakan, tempat seluruh armada truk sampah diperiksa sebelum masuk ke area TPAS.
Budi turun langsung ke lapangan bersama anggota Paguyuban Jakung Bersatu, memantau dan memeriksa satu per satu truk pengangkut sampah dari Tangerang Selatan.
“Ini bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Taktakan, khususnya Jakung Bersatu. Mereka ikut mengecek sopir, pelat nomor, dan kondisi truk,” ujar Budi Rustandi di lokasi, Jumat, (2/1/2026).
Dalam pengecekan tersebut, Budi memastikan bahwa seluruh truk yang dikirim oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Armada yang digunakan merupakan unit baru dan layak jalan.
Meski begitu, Budi menegaskan bahwa evaluasi teknis tetap dilakukan di lapangan berdasarkan masukan masyarakat. Salah satu catatan penting adalah kapasitas penampungan air lindi pada armada truk.
“Ada masukan dari warga agar daya tampung keran dinaikkan dari 4 liter menjadi 8 liter supaya tidak ada tetesan di jalan. Itu akan kita perbaiki pelan-pelan,” jelasnya.
Menurut Budi, pengawasan ketat ini bukan hanya untuk menjaga kenyamanan warga sekitar, tetapi juga untuk memastikan manfaat besar kerja sama tersebut bisa dirasakan masyarakat.
Melalui perjanjian dengan Pemkot Tangerang Selatan, Kota Serang menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp65 miliar.
Dana itu sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Cilowong dan Kecamatan Taktakan, termasuk peningkatan jalan dan fasilitas lingkungan.
Budi menargetkan, anggaran tersebut mampu menuntaskan sekitar 80 persen persoalan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Saya sebagai pemimpin bertanggung jawab atas kebijakan ini. Saya turun langsung memastikan semuanya berjalan lancar dan tidak diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.***
