Terkait Pendataan BLT, Walikota Serang Akui Belum Optimal
SERANG– Walikota Serang, Syafrudin, mengaku jika pendataan dengan waktu singkat membuat penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia belum optimal 100 persen. Itu dikarenakan, untuk penanganan covid-19 bagi warga terdampak dibutuhkan gerak cepat dari pemerintah.
“Kesempurnaan data 95 persen sempurna, 5 persen sedang dalam penyempurnaan,” kata Walikota Serang, Syafrudin kepada awak media, Sabtu (9/5/2020) ditemui di Kantor Pos Cabang Serang.
Baca juga : Akibat Corona, Ibu Asal Carenang ini Jarang Dikirim Uang Oleh Anaknya
Nantinya, diungkapkan Syafrudin, jika ada bantuan yang tidak tepat sasaran akan dilakukan verifikasi ulang. Bahkan, kalau ditemukan bantuan yang tumpang tindih, maka akan dialihkan ke masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Apabila memang ada yang tidak tepat sasaran, karena bantuan ini terlalu cepat, nanti kami akan verifikasi dan yang ternyata berhak belum menerima, ini nanti kami akan usulkan,” terangnya.
Ditempat yang sama, Menteri Sosial, Juliari Batubara menyatakan, jika dalam pendataan pasti akan ada kesalahan dalam pendataan. Sehingga harus dilakukan pembaharuan dan verifikasi data penerima bantuan.
Namun, ia meminta agar masyarakat bisa memaklumi. Karena dalam kondisi pandemi covid-19 seperti ini dibutuhkan respon cepat pemerintah dalam melakukan tanggap darurat bencana, agar tidak ada yang kelaparan karena ekonominya terdampak Corona.
“Pemerintah daerah harus bertindak cepat, yang dibutuhkan action cepat. Tidak bisa kita menyempurnakan data baru action. Nanti yang terjadi apa? Covidnya sudah selesai, bantuannya baru datang. Maka yang dibutuhkan itu action cepat dari pemerintah. Jadi kalau data tidak sempurna itu wajar. Jangan dijadikan kesalahan segala-galanya. Yang penting action cepat sambil memperbaiki data,” jelasnya.
Juliari mengaku bantuan dari pemerintah pusat tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di Indonesia. Karena itulah perlunya gotong royong dari pemerintah tingkat dua, pemerintah tingkat satu atau provinsi hingga pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sembako hingga BLT.
“Kita harapkan bantuan tunai ini tepat sasaran, ke saudara-saudara kita yang tepat sasaran dan sebelumnya belum mendapatkan (bantuan) apa-apa. Jangan (bantuan) dari Pemkab datang lagi, Pemkot datang lagi, pemprov datang lagi (ke orang yang sama),” jelasnya. (*/YS)