TMMD ke-127 Kodim 0602/Serang Resmi Ditutup, Perkuat Pembangunan Desa dan Kemanunggalan TNI-Rakyat
SERANG — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang dilaksanakan Kodim 0602/Serang resmi ditutup di Desa Sukamenak, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Rabu (11/3/2026). Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur desa serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dalam program TMMD antara lain pembukaan dan pengerasan jalan, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), pembuatan sumur bor, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan jamban bagi warga.
Komandan Korem 064/Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto, mengatakan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat hubungan antara prajurit TNI dengan masyarakat desa.
“Bagi internal TNI, kegiatan ini memperkuat jati diri bahwa TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Daru saat penutupan kegiatan.
Menurutnya, selama pelaksanaan TMMD para prajurit tinggal di rumah warga sehingga terjadi interaksi langsung dengan masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan kedekatan sekaligus ruang untuk saling bertukar pengalaman dan pemikiran.
Ia menilai pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan, dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di wilayah pedesaan.
Selain itu, pembangunan rumah bagi warga diharapkan membantu masyarakat agar lebih fokus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Materi yang diberikan meliputi penyuluhan kesehatan, program keluarga berencana, pencegahan penyakit seperti demam berdarah, wawasan kebangsaan, hingga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“UMKM ini penting untuk memicu masyarakat agar mampu mandiri dan berproduksi dari wilayahnya sendiri,” ujar Daru.
Ia berharap masyarakat dapat memelihara seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program TMMD serta memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.
Program TMMD sendiri merupakan operasi bakti TNI yang telah berjalan selama puluhan tahun dan kini memasuki pelaksanaan ke-127.
Program tersebut dinilai mampu mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat.
Daru juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program serupa melalui kegiatan karya bakti yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan masyarakat.
“Jika program TMMD terbatas karena setiap kodim tidak selalu mendapatkannya setiap tahun, pemerintah daerah bisa membuat program karya bakti dengan konsep yang sama,” katanya.
Sementara itu, Asisten Daerah I Kabupaten Serang, Syamsuddin, menilai pelaksanaan TMMD di wilayah Kabupaten Serang berjalan efektif, baik dari sisi pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah lokasi kegiatan TMMD bersama rombongan dengan berkeliling menggunakan sepeda motor. Dari hasil peninjauan tersebut, Syamsuddin menilai capaian pembangunan yang dihasilkan cukup signifikan.
“Kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga, belum tentu bisa sejauh ini hasilnya,” kata Syamsuddin.
Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik seperti jalan dan fasilitas umum, tetapi juga dari program nonfisik yang langsung menyentuh masyarakat.
“Di samping kegiatan fisik, ada juga kegiatan nonfisik. Ini yang biasanya tidak pernah disentuh oleh pihak ketiga ketika melaksanakan proyek pembangunan,” ujarnya.
Syamsuddin menambahkan pendekatan tersebut memperkuat prinsip kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Ia juga menyebut gagasan untuk melanjutkan pola kegiatan seperti TMMD telah disampaikan oleh Korem 064/Maulana Yusuf agar pemerintah daerah mempertimbangkan program serupa di masa mendatang.
“Ke depan disarankan ada kerja bakti. Jadi bukan lagi TMMD namanya, tetapi kerja bakti yang tetap melibatkan unsur TNI dan Polri untuk melakukan kegiatan di masyarakat,” katanya.
Usulan tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program pembangunan berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. ***
