MK

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan terakhir perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) terhadap UUD 1945, Senin (24/11/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dan…

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal.MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat…

JAKARTA - Masyarakat kembali menggugat Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi karena dinilai kontroversi. Salah satu pihak yang turut menggugat beleid itu datang dari Masyarakat Jasa Konstruksi (Masjakon).Adapun…

CILEGON – Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo menyatakan dukungannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.Ia menyebut…

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah swasta.…

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal delik pidana "menyerang kehormatan" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tak bisa lagi digunakan oleh lembaga pemerintah hingga korporasi untuk…

SERANG – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencatat dari 11 daerah yang telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebanyak 7 daerah kembali mengajukan gugatan ke MK.…

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Kabupaten Serang. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Hakim MK Suhartoyo di ruang sidang, Senin (24/2/2025)."Memerintahkan Komisi…

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.Dengan putusan perkara Nomor…

SERANG - Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memutuskan untuk Pemilu 2024 mendatang tidak digelar secara tertutup."Karena Pemilihan umum adalah suatu…