SERANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Abdul Gofur, membantah pernyataan Mahesa Al Bantani yang menyebut dirinya takut ditembak saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait pagar laut di Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten.
Abdul Gofur menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan Mahesa dalam audiensi di DPR RI.
Menurutnya, kunjungan ke lokasi pagar laut di Tanara sudah dilakukan sesuai prosedur.
“Saya diajak ke desa untuk melihat secara langsung isu PIK 2 yang berkembang di masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya harus memastikan informasi tersebut dengan menanyakan langsung kepada pemerintah desa sebagai mitra di tingkat lokal,” jelas Abdul Gofur saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/3/2025).
Ia menekankan bahwa pemagaran laut yang dimaksud bukan di Kabupaten Serang, melainkan di wilayah Tangerang.
“Ketika melakukan sidak tersebut, saya bertindak sebagai anggota DPRD biasa, bukan sebagai wakil ketua. Ini karena protokol yang membatasi ruang gerak saya,” tambahnya.
Abdul Gofur juga menceritakan pengalamannya saat audiensi terkait PIK 2 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Serang.
Ia mengaku sempat mempertanyakan jaminan keselamatan dirinya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Serang.
“Saya bertanya, jika terjadi sesuatu, misalnya saya ditembak, siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatan saya?” ujarnya.
Ia menilai masyarakat seharusnya bersyukur ada anggota dewan yang mau turun langsung ke lapangan untuk menanggapi isu yang memanas.
“Meskipun saya hanya anggota DPRD, saya tetap dipilih oleh rakyat. Saya bukan pejabat negara dengan protokol yang ketat, tetapi ada aturan yang membatasi gerak saya,” katanya.
Selain itu, Abdul Gofur juga menolak tudingan Mahesa yang dinilainya telah menghina Nahdlatul Ulama (NU) dan KH. Aqil Siroj.
“Saya pernah ditahan di Polda demi membela masyarakat. Bukan seperti dia, yang menghina NU, menghina KH. Aqil Siroj, dan para kiai,” tegasnya.
Sebagai aktivis, menurut Gofur, seharusnya Mahesa lebih fokus membela kepentingan rakyat, bukan sekadar mencari perhatian di media sosial.
“Hampir setiap malam dia siaran langsung, tapi apa tujuannya? Menjelek-jelekkan saya tanpa arah yang jelas,” tandasnya.
Gofur menambahkan bahwa perbedaan pendapat terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar, namun tetap harus berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau ada yang dari utara ingin membuat gerakan atau mendirikan negara Banten, itu menjadi urusan kami,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, Politisi PKB tersebut menjadi sorotan publik setelah namanya disebut oleh aktivis Banten, Mahesa Al Bantani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR RI pada Selasa (4/2/2025).
Mahesa menyebut bahwa dalam kasus pagar laut di Kabupaten Serang, politisi tersebut takut ditembak jika bertemu dengan warga. (*/Fachrul)
