Anggaran Ganda Pembongkaran Puskesmas Curug Dipertanyakan, BPKAD Ungkap Rp41 Juta Hasil Lelang Masuk Kas Daerah
TANGERANG – Polemik pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug, Kabupaten Tangerang, semakin mengundang tanda tanya. Setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyebut adanya anggaran pembongkaran di dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), muncul keterangan berbeda dari pihak pengelola aset daerah.
Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Aron, saat ditemui diruang kerjanya justru mengungkap bahwa instansinya tidak pernah menganggarkan biaya pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut.
Sebaliknya, BPKAD menjalankan mekanisme pengelolaan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), yang dalam prosesnya menghasilkan penerimaan sekitar Rp41 juta ke kas daerah.
Keterangan tersebut membuka dimensi baru dalam polemik pembongkaran Puskesmas Curug.
Sebab, pernyataan Aron berbanding terbalik dengan penjelasan Hendra Tarmizi sebelumnya yang menyebut adanya anggaran pembongkaran pada dua instansi berbeda.
Aron menjelaskan, proses pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug berawal dari usulan penghapusan aset oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada pengelola barang. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui tahapan pemeriksaan dan survei hingga memperoleh persetujuan Bupati Tangerang.
Menurutnya, mekanisme yang dilakukan BPKAD bukan penganggaran pekerjaan pembongkaran, melainkan proses pemindahtanganan aset daerah melalui mekanisme pelelangan.
“BPKAD itu tidak sama sekali menganggarkan untuk pelaksanaan pembongkaran pada gedung Puskesmas Curug,” tegas Aron.
Ia juga menekankan bahwa mekanisme pelelangan pemindahtanganan aset berbeda dengan tender pekerjaan pembangunan atau konstruksi.
“Beda konteks antara tender pembangunan dengan tender pemindahtanganan,” jelasnya.
Lebih jauh, Aron mengungkapkan bahwa proses lelang pembongkaran bangunan tersebut telah selesai. Dari proses itu, pemerintah daerah memperoleh penerimaan sekitar Rp41 juta yang telah masuk ke kas daerah.
Nilai tersebut, kata dia, ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kondisi fisik bangunan dan nilai residu aset yang bersangkutan.
Pengungkapan nilai penerimaan tersebut menjadi perhatian tersendiri di tengah polemik yang berkembang. Pasalnya, ketika Kadinkes menyebut adanya anggaran pembongkaran di dua OPD, BPKAD justru menjelaskan bahwa posisinya dalam proses tersebut adalah sebagai pengelola aset yang menjalankan mekanisme pemindahtanganan, bukan penyedia anggaran pembongkaran.
Perbedaan keterangan kedua pejabat itu menyisakan pertanyaan mendasar: anggaran yang dimaksud Hendra Tarmizi sebagai anggaran pembongkaran di BPKAD sebenarnya merujuk pada kegiatan apa?
Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara anggaran pekerjaan fisik pembongkaran dengan mekanisme penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah? Atau terdapat komponen kegiatan lain yang belum dijelaskan secara terbuka?
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada silang pernyataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang perlu memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar penganggaran yang sebelumnya disampaikan Hendra Tarmizi.
Rincian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), nilai kegiatan, sumber pembiayaan, serta realisasi pekerjaan menjadi penting untuk disandingkan dengan keterangan BPKAD.
Sebab, dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kejelasan antara belanja pembongkaran, proses penghapusan aset, dan penerimaan hasil pelelangan merupakan bagian penting dari transparansi serta akuntabilitas penggunaan APBD dan pengelolaan Barang Milik Daerah.***
