Kasus Pati Jadi Cermin, IMM Desak Pemkab Tangerang Dengarkan Suara Rakyat

TANGERANG – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Tangerang menegaskan, pemkab Tangerang harus bercermin dari kasus konflik agraria dan protes pajak yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ketua PC IMM Kabupaten Tangerang, Rosihan Anwar, menyampaikan bahwa gejolak di Pati merupakan bukti kegagalan komunikasi pemerintah dengan rakyatnya.
Menurutnya, keangkuhan seorang pemimpin yang menutup telinga dari kritik hanya akan memicu perlawanan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang harus belajar dari kasus Pati. Keangkuhan kepala daerah yang meremehkan rakyat justru akan menimbulkan gejolak dan perpecahan. Pemimpin yang tidak mau dikritik pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan publik,” tegas Rosihan kepada Fakta Banten, Senin (25/8/2025).

Seperti diketahui, pada 13 Agustus 2025 lalu, Kabupaten Pati diguncang aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Bupati Sudewo mundur akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Aksi tersebut berujung ricuh dengan bentrok dan pelemparan batu ke arah bupati.
Tak hanya itu, delapan fraksi di DPRD Pati juga sepakat menggunakan hak angket untuk mengusut kebijakan kenaikan PBB yang dinilai membebani rakyat.
Meski menghadapi gelombang penolakan, Sudewo tetap menolak mundur dari jabatannya.
Pernyataan kerasnya yang menantang masyarakat untuk terus berdemonstrasi justru semakin memperburuk keadaan.
Rosihan menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar pemerintah Kabupaten Tangerang lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat.
“Kebijakan bisa saja diubah atau dibatalkan, tapi kepercayaan masyarakat yang hilang tidak akan mudah kembali,” pungkasnya. (*/Fachrul)

