TANGERANG – Permasalahan terkait tumpang tindih atau overlap kepemilikan tanah di wilayah pantura Kabupaten Tangerang, Banten disoroti Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Jayusman.
Dirinya menegaskan permasalahan yang memicu isu mafia tanah itu selesai beberapa waktu silam.
Penyelesaian dilakukan setelah masyarakat pesisi Kabupaten Tangerang menggelar unjuk rasa yang dilanjutkan dengan audiensi bersama pemerintah daerah.
Selain itu, permasalahan pun telah diselesaikan dengan baik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.
Sejumlah bidang tanah yang Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) tumpang tindih telah selesai dan dikembalikan kepada pemilik yang diputuskan oleh BPN.
“Kepala BPN Kabupaten Tangerang pada saat itu sudah mengintruksikan pihak warga atau perusahaan yang tanahnya terkena overlap NIB diminta untuk segera diurus. Sebagian besar sudah mengurus dan berhasil kondusif,” papar Jayusman, Selasa (10/9/2021).
Dirinya menyarankan bagi warga yang merasa tanahnya mengalami overlap NIB untuk segera diurus ke BPN Kabupaten Tangerang. LPTujuannya agar tanah memiiki kepastian hukum serta dibuatkan sertifikat.
“Itu intruksi dari BPN, agar selesai dengan baik dan disarankan untuk dibuatkan sertfikat,” ujar Jayusman.
Menyinggung narasi mafia tanah yang dihembuskan pihak tertentu, Politisi Partai Gerindra ini menegaskan tidak ada unsur mafia tanah di pantura.
“Kita nggak bisa bilang mafia tanah seenaknya, sebab tanahnya kan masih dikuasai oleh masyarakat,” jelasnya.
Selaku tokoh masyarakat Pantura Kabupaten Tangerang, Jayusman merasa kecewa dengan adanya isu mafia tanah marak di tengah progres pembangunan yang dilakukan pengembang.
Padahal, pembangunan yang dilakukan senyatanya untuk membantu pemerintah daerah guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi amsyarakat setempat.
“Saya selaku warga pantura juga merasa risih. Bahkan investor juga dibuat risih dengan isu mafia tanah marak dipantura padahal nyatanya tidak ada kan. Malah, adanya investor di pantura membantu peran pemerintah daerah mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkap Jayusman.
“Jadi, jangan sampai mengganggu lah kepentingan-kepentingan orang pantura. Wilayah kita juga kan perlu dibangun, kalau nggak ada pengembang bagaimana cerita, dengan keterbatasan APBD,” tutupnya. (*/Wartakota)
