Jawab Pertanyaan di Medsos, Bupati Pandeglang Sebut Pelaksanaan Pilkades Diundur
PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2021 di Kabupaten Pandeglang akan diundur. Demikian diketahui saat Irna menjawab pertanyaan salah satu warga di akun media sosial Instagram miliknya.
“Pelaksanaan Pilkades diundur,” tulis Irna di kolom komentar pada unggahan video yang diunggahnya, Sabtu (3/7/2021).
Sebelumnya, akun Instagram atas nama Santrigaul31 mempertanyakan kepada Bupati Pandeglang perihal penundaan pelaksaanaan Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Pandeglang.
Kendati demikian, masih belum diketahui hingga kapan pelaksaan Pilkades di 207 desa di Pandeglang ini akan diundur. Sebelumnya, pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Pandeglang akan digelar pada 18 Juli 2021 mendatang.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Gerindra, Erin Fabiana Anshorie, sebelumnya meminta agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan langkah-langkah taktis untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19.
Pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali kata dia, mesti menjadi sandaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk tidak membiarkan berbagai macam agenda yang dapat mengundang kerumunan banyak orang. Termasuk gelaran Pilkades serentak 2021.
“Menyarankan agar Pemda mempersiapkan penundaan Pilkades serentak. Walaupun Pandeglang tidak masuk dalam PPKM darurat,” tegas Erin kepada Fakta Banten saat dikonfirmasi, Sabtu (3/7/2021).
Menurut Anggota Komisi I DPRD Pandeglang ini, Bupati Irna Narulita harus segera mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi bilamana pelaksanaan Pilkades serentak di 207 desa dipaksakan digelar.
Selain itu, pria kelahiran Menes, Pandeglang ini menyebut, penyebaran Covid-19 di daerahnya terus meningkat. Terlebih kata dia, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) untuk perawatan pasien Covid-19 sudah melebihi 90% di Provinsi Banten.
“Saya tidak bisa membayangkan kalau ada ledakan kasus di Pandeglang jika Pilkades dipaksakan. Sekali lagi harus diutamakan keselamatan dan kesehatan warga yang tentunya tidak bisa dinilai secara materi,” terangnya. (*/Faqih)
