CILEGON – Pengadaan Mobil Dinas Mewah Baru untuk Walikota dan Wakil Walikota Cilegon membuat geram masyarakat. Pasalnya, yang diharapkan masyarakat adalah pembangunan dan pelayanan yang baik dalam hal infrastruktur atau jalan raya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon ikut angkat bicara.
Baihaki Sulaiman, selaku Ketua Fraksi PPP mempertanyakan terkait anggaran untuk perbaikan jalan yang memang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat ketimbang pengadaan mobil dinas baru.
“Yang jadi persoalan sekarang adalah, apakah ada anggaran atau tidak terkait perbaikan jalan tersebut,” kata Baihaki kepada Fakta Banten, Jumat (26/8/2022).
Penganggaran perbaikan jalan dan peningkatan infrastruktur sudah sewajarnya masuk kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, namun Baihaki mempertanyakan mengapa perbaikan tersebut tidak segera direalisasikan.
“Kalau tidak ada maka ruang untuk melakukan perbaikannya kemungkinan besar ada di ABT atau Anggaran Belanja Tambahan. Dan itu ada di akhir tahun perealisasiannya, kalau misalnya di reguler tidak ada,” jelasnya.
Diketahui memang, perealisasian APBD, khususnya peningkatan infrastruktur yang menjadi stakeholder nya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agak terlambat dalam melaksanakan program yang sudah diangggarkan.
Menurut Baihaki, jika memang dalam penganggaran reguler terdapat anggaran perbaikan jalan tersebut kenapa tidak segera dieksekusi.
Ketua Fraksi PPP ini percaya bahwa rekan-rekan di Dinas PUTR dapat merealisasikan perbaikan jalan itu secepatnya jika memang sudah dianggarkan.
“Mungkin ada kesalahan di pra studi kelayakan dan yang lainnya, ada kekeliruan di studi kelayakan sehingga tidak direalisasikan. Tapi jika studi kelayakannya benar saya huanudzon saja kepada orang Dinas PUTR pasti akan dilakukan,” imbuhnya. (*/Hery)
