SERANG – Pemprov Banten bakal menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT), sebagai kompensasi kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Terkait pengalihan subsidi BBM tersebut, Pemprov Banten mengaku telah menerima arahan secara umum dari pemerintah pusat, namun masih menunggu aturan teknisnya.
Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, secara garis besar anggaran dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan belanja tak terduga (BTT) agar dioptimalkan dalam rangka percepatan penanganan inflasi dan bantalan sosial.
“Mungkin membantu bantalan sosial yang nasional juga sudah siapkan,” sebut Al usai mengikuti rapat koordinasi sinkronisasi program pengendalian inflasi di daerah secara virtual di gedung Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, pada Selasa (30/8/2022) kemarin.
Ia mengungkapkan, dalam arahan Kemendagri, bantalan sosial tersebut nantinya akan berbentuk akumulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemprov, dan juga pemerintah kabupaten/kota.
Dengan begitu kata dia, bantalan sosial yang akan diberikan bisa cukup besar.
Al mengatakan, bansos yang diterima masyarakat bisa jadi lebih besar. Saat ini, pihaknya sedang merumuskan bansos sesuai dengan arahan pemerintah.
“Kita sedang melihat nanti apakah pusat itu akan subsidi BBM atau dalam bentuk lain. Kita sedapat mungkin yang paling pas mungkin BLT,” kata Al.
Lebih jauh Al mengungkapkan, untuk pendataan calon penerima BLT, saat ini pihaknya sedang melakukan penguatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Nilainya berapa? Nah ini yang sedang kita tanyakan teknisnya, nanti akan didampingi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kejaksaan, Kepolisian, semua turun,” katanya. (*/Faqih)
