JAKARTA – Dalam Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2024 putaran kedua yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/11/2024), dan disiarkan langsung di BTV, Calon Gubernur nomor urut 1, Airin Rachmi Diany, melontarkan kritik terhadap program sekolah gratis yang diusung pesaingnya, Andra Soni.
Menurut Airin, program sekolah gratis yang diusung Andra Soni tidak lagi relevan dan kurang menjawab kebutuhan masyarakat Banten, terutama terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Airin saat menjawab pertanyaan Andra Soni dalam debat mengenai apakah, jika terpilih sebagai Gubernur Banten, ia akan melaksanakan program sekolah gratis atau memilih pendekatan lain untuk meningkatkan pendidikan di wilayah tersebut.
“Dalam pendidikan kita tidak hanya sekadar mengejar persoalan sekolah gratis tetapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri, karena kita lihat dari data bahwa yang melakukan sekolah gratis, angka partisipasi sekolah di Banten masih rendah. Jadi tentunya kita harus memperjelas apa yang dimaksud dengan sekolah gratis, apakah hanya biaya operasional atau juga biaya personal. Namun, kita juga tidak boleh melupakan bagaimana ada program peningkatan kualitas pendidikan, anak-anak kita jangan cuma asal sekolah,” ungkap Airin.
Airin juga menyoroti persoalan tingginya angka pengangguran di Banten, yang menurutnya disebabkan oleh ketidaksesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan industri.
“SMK perlu dievaluasi karena banyak angka pengangguran di Banten akibat SMK yang belum tepat sasaran. Bagaimana sekolah kejuruan harus link and match (dengan kebutuhan dunia kerja),” jelasnya.
Untuk itu, Airin menawarkan program peningkatan fasilitas pendidikan dengan menambah ruang kelas dan menyediakan beasiswa bagi siswa di sekolah swasta.
“Kami akan menambah ruang kelas dan sekolah baru tapi tidak mematikan sekolah swasta. Tentu kita akan ada beasiswa subsidi per siswa kepada anak-anak Banten yang sekolah di sekolah swasta,” ujar Airin.
“Itulah artinya keadilan, itulah artinya pemerataan, APBD tepat sasaran, sesuai dengan targetan tetapi kualitas harus diperhatikan,” imbuhnya.
Menanggapi kritik tersebut, Andra Soni tetap mempertahankan pentingnya program sekolah gratis sebagai solusi konkret untuk meningkatkan akses pendidikan di Banten dan menekan potensi penyalahgunaan anggaran.
“Saya meyakini pendidikan adalah cara manusia dan bangsanya untuk bisa lepas dari kebodohan dan keterbelakangan,” kata Andra.
“Hari ini, rata-rata lama belajar di Banten masih di bawah 9,5 tahun atau setara lulusan SMP. Sehingga kita perlu upaya akselerasi dalam rangka meningkatkan daya saing manusia Provinsi Banten yaitu dengan memberikan layanan pendidikan gratis,” tambah Andra.
Andra juga menyebutkan bahwa Jakarta telah menganggarkan pendidikan gratis dan Banten sebagaimana provinsi yang berdekatan dengan Jakarta perlu menyusul.
“Apakah keuangan kita mampu untuk melaksanakan sekolah gratis? Disinilah kita diajak berpikir adil. Selama masih ada kasus-kasus korupsi, selama masih ada penyelewengan-penyelewengan (itu tidak akan terlaksana), tandanya (karena Andra tidak akan korupsi) kita masih bisa memberikan layanan sekolah gratis bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Menurutnya, sekolah gratis adalah program yang memiliki risiko penyalahgunaan lebih kecil dibandingkan program lain yang kompleks dan bisa dikorupsi.
“Saya punya keyakinan pendidikan gratis akan memutus rantai kemiskinan di Banten. Dan tentu sekolah gratis ini potensi akan disalahgunakan akan kecil sekali berbeda dengan program-program yang perlu perhatian lebih,” pungkas Andra. (*/Red)
