LEBAK – Sejumlah mahasiswa dan aktivis pelajar di Kabupaten Lebak melayangkan kritik terhadap pengadaan 4 mobil dinas baru untuk pejabat daerah yang nominal harganya Rp 2,3 miliar.
Kendaraan yang dibeli terdiri dari berbagai jenis, mulai dari MPV CVT 1.500 cc, MPV CVT 2.000 cc, hingga MPV 2.800 cc.
Kritikan ini muncul karena pengadaan kendaraan tersebut dinilai kurang mendesak di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Para mahasiswa mempertanyakan urgensi pengadaan mobil dinas baru yang dianggap hanya membebani anggaran daerah.
Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada program-program yang langsung berdampak bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami melihat ini sebagai bentuk pemborosan anggaran. Mengapa pengadaan kendaraan dinas baru harus dilakukan saat banyak sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian,” kata Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Wildan Pamungkas, pada Minggu (23/2/2025).
Menurut mereka, kendaraan dinas yang lama seharusnya masih bisa digunakan tanpa perlu mengganti dengan yang baru.
Apalagi, beberapa kendaraan yang diadakan memiliki spesifikasi tinggi, seperti MPV 2.800 cc untuk WKDH, yang dianggap terlalu mewah untuk kondisi Kabupaten Lebak saat ini.
Kritik ini semakin menguat ketika melihat realitas di lapangan. Masih banyak infrastruktur jalan yang rusak di berbagai kecamatan di Lebak, fasilitas kesehatan yang belum merata, serta daya beli masyarakat yang menurun akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kami tidak iri dengan pejabat yang mendapat fasilitas kendaraan dinas. Tapi, apakah ini benar-benar kebutuhan atau sekadar gaya hidup? Banyak jalan di desa masih berlubang, banyak sekolah kekurangan fasilitas, tapi anggaran justru digunakan untuk mobil dinas,” terang Ketua Umum HMI MPO Cabang Lebak, Kandi Permana.
Mereka juga menyoroti mobil dinas untuk Ketua PKK yang menggunakan MPV 2.000 cc.
Menurut mereka, peran Ketua PKK sangat penting, tetapi pengadaan mobil dengan spesifikasi tersebut seharusnya bisa lebih sederhana, menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menyusun anggaran, terutama dalam hal belanja barang mewah yang menggunakan APBD.
Mereka meminta adanya kajian ulang terkait urgensi pengadaan kendaraan dinas ini.
“Kami berharap ada evaluasi. Jika memang kendaraan lama masih layak, lebih baik anggarannya dialihkan ke sektor lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas,” tegas Ketua Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Lebak, Ari Purnama.
Dengan kritikan ini, mereka berharap pemerintah daerah bisa lebih bijak dalam menggunakan anggaran, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Lebak. (*/Sahrul).
