CILEGON – Kasus penonaktifan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria, yang viral di berbagai media sosial dan pemberitaan nasional, menuai beragam tanggapan dari kalangan pendidikan.
Insiden tersebut bermula dari tindakan kepala sekolah menegur siswanya yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah, namun kemudian berujung pada sanksi administratif dan proses hukum.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila, meminta agar persoalan tersebut dilihat secara utuh dari dua sisi.
Menurutnya, di satu sisi, sekolah merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015, namun di sisi lain, guru tetap harus memberikan pembinaan tanpa kekerasan fisik maupun verbal.
Heni menjelaskan bahwa kondisi dunia pendidikan saat ini telah banyak berubah dibanding masa lalu. Oleh sebab itu, pendekatan persuasif menjadi keharusan dalam menegakkan disiplin di lingkungan sekolah.
“Kalau yang seperti itu, anaknya ditegur, kemudian diserahkan ke guru BK, orang tuanya juga dipanggil. Pendekatan secara persuasif, karena memang di sekolah itu tidak boleh ada kekerasan apapun ya,” terangnya, Rabu (15/10/2025).
Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa guru tidak seharusnya langsung dipidanakan selama menjalankan profesinya sesuai dengan etika dan tanggung jawab pendidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Guru.
“Dalam undang-undang perlindungan guru, etika tenaga pendidik melakukan hal-hal yang sifatnya pembinaan, sebetulnya tidak bisa dipidanakan. Tetapi memang harusnya kepala sekolah juga menahan diri dari emosi dan orang tuanya juga harusnya mengakui kalau anaknya itu memang bersalah, merokok di sekolah,” jelasnya.
Sebagai ‘orang tua’ bagi para guru di Kota Cilegon, Heni menambahkan bahwa pihaknya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap kasus yang menimpa tenaga pendidik di Kabupaten Lebak tersebut.
“Mudah-mudahan di Cilegon mah nggak ada peristiwa seperti itu,” pungkasnya.***
