CILEGON – Dewan Pimpinan Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon menilai program pelatihan kerja yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil industri.
Pelatihan seperti itu dinilai masih bersifat seremonial dan belum berbasis permintaan dunia usaha.
Ketua DPK Apindo Kota Cilegon, Najib Hanafi, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri kegiatan Cilegon Industrial Connect 2026 di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Kamis (29/1/2026).
Najib menegaskan, persoalan ketenagakerjaan bukan soal warga lokal atau pendatang yang bekerja di Cilegon, melainkan soal kesempatan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bekerja di mana pun.
“Yang paling penting itu bukan soal orang Cilegon atau orang luar, tetapi apakah masyarakat kita siap menyambut industri dan mampu menjadi bagian dari ekosistem industri itu sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kesiapan tersebut mencakup pemahaman terhadap kebutuhan industri, baik dari sisi penempatan tenaga kerja, peluang usaha, hingga posisi strategis di perusahaan.
Masyarakat lokal, kata dia, seharusnya tidak hanya disiapkan sebagai pekerja, tetapi juga bisa mengisi peran lain seperti sumber daya manusia (HRD), tenaga hukum, maupun pelaku usaha pendukung industri.
Najib menilai, salah satu persoalan utama adalah belum terbangunnya jembatan yang kuat antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan kebutuhan industri yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
“Kurikulum pendidikan dan pelatihan sering kali stagnan, sementara teknologi industri terus maju. Kalau tidak ada komunikasi yang intens dengan industri, lulusan pelatihan akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Ia menyoroti keberadaan balai latihan kerja (BLK) dan lembaga vokasi yang dinilai belum optimal karena kurangnya koordinasi dengan sektor industri. Akibatnya, pelatihan kerap dilakukan tanpa peta kebutuhan yang jelas.
“Kadang yang penting ada pelatihan, tapi tidak jelas lulusan itu dibutuhkan di sektor apa. Kurikulumnya pun tidak berbasis kebutuhan industri saat ini,” ucapnya.
Untuk itu, Najib mendorong Pemerintah Kota Cilegon membentuk tim khusus yang bertugas memetakan kebutuhan industri secara detail. Tim tersebut diharapkan mampu merancang pelatihan berbasis kebutuhan, bukan sekadar menjalankan program formalitas.
“Jangan asal bikin pelatihan. Harus tepat sasaran dan benar-benar mendukung kebutuhan industri. Ini yang perlu segera dibenahi,” pungkasnya.***
