Setahun Menjabat, Walikota Cilegon Klaim Keuangan Membaik dan Bisa Fokus di 3 Sektor Pembangunan
CILEGON – Walikota Robinsar menyampaikan kondisi keuangan Pemerintah Kota Cilegon mulai membaik setelah satu tahun masa kepemimpinannya.
Hal itu disampaikan saat dialog bersama sejumlah organisasi mahasiswa dalam refleksi setahun kepemimpinan di rumah dinas wali kota, Jumat malam (20/2/2026).
Robinsar memaparkan, pada awal masa jabatan pemerintah daerah menghadapi beban utang sekitar Rp135 miliar yang berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
“Melalui rasionalisasi anggaran pada tahun 2025, kami memangkas kegiatan yang kurang prioritas dan menyesuaikan target pendapatan. Alhamdulillah, di akhir tahun 2025 Cilegon tidak lagi defisit dan memiliki SiLPA sekitar Rp80 miliar,” katanya.
Ia menegaskan, membaiknya kondisi keuangan daerah berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk pembayaran honor bagi guru, guru ngaji, hingga pemandi jenazah yang kini dapat ditunaikan lebih baik.
Pemerintah Kota Cilegon juga tetap memfokuskan pembangunan pada tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan kuota beasiswa dari 511 menjadi 726 penerima, memperbaiki infrastruktur sekolah, serta menargetkan penyediaan mebel bagi 400 rombongan belajar dalam empat tahun, termasuk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pada sektor kesehatan, pemkot menargetkan pembangunan satu puskesmas rawat inap setiap tahun di setiap kecamatan dengan proyek percontohan di Kecamatan Grogol, sekaligus mengoptimalkan layanan puskesmas 24 jam dan program Dokter Keliling (Docling).
Sementara pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah menajamkan prioritas perbaikan jalan kota dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi.
Upaya tersebut menghasilkan bantuan pendanaan tahap pertama sebesar Rp32 miliar dan rencana tahap kedua Rp33 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo menekankan pentingnya peran kritik dari kalangan pemuda dan mahasiswa dalam menjaga kualitas kepemimpinan daerah.
“Yang harus kita waspadai sebagai kepala daerah justru ketika pemudanya diam. Kritik dan masukan dari mahasiswa adalah bentuk kecintaan terhadap Kota Cilegon,” ujarnya.
Ia mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan selama satu tahun kepemimpinan dan menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh pertanyaan maupun kritik yang disampaikan secara langsung.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya, dari A sampai Z silakan disampaikan. Kami ingin mendengar langsung agar perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Fajar menambahkan, dialog tersebut turut dihadiri jajaran ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar seluruh aspirasi mahasiswa tidak hanya didengar pimpinan daerah, tetapi juga menjadi catatan bersama perangkat daerah.
Ia berharap dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa menjadi budaya kolaboratif dalam pembangunan daerah.
“Kami percaya pemerintahan harus berorientasi pada proses. Mudah-mudahan mahasiswa bisa mengisi ruang proses itu sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas,” ujarnya. (*/Nandi)
