Demo Tuntut Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Diadili dan Kritik Militer, Mahasiswa Banten Diduga Jadi Korban Kekerasan
SERANG-BEM Nusantara Banten menggelar demo di depan Korem 064/Maulana Yusuf, Kota Serang pada Rabu (22/4/2026).
Aksi tersebut semula berlangsung damai, namun berujung insiden dugaan kekerasan terhadap mahasiswa.
Peristiwa terjadi saat Presiden Mahasiswa Untara tengah menyampaikan kritik terkait isu impunitas hukum, peradilan militer, dan kecenderungan remiliterisasi.
Dalam momen tersebut, yang bersangkutan mengalami tindakan represif berupa pemukulan mundur dan tamparan keras yang diduga dilakukan oleh oknum aparat.
Insiden ini memicu kecaman luas dari kalangan mahasiswa, karena dinilai bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus memperkuat kekhawatiran atas praktik kekerasan dan impunitas aparat.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten, M. Qolby Yusuf, menyampaikan, kejadian ini justru membuktikan relevansi isu yang diangkat mahasiswa.
“Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar insiden, tetapi cerminan nyata bahwa kritik terhadap impunitas dan remiliterisasi memang sedang dihadapi dengan pendekatan represif,” kata dia.
“Ketika mahasiswa berbicara, lalu dibalas dengan tamparan, itu bukan hanya melukai individu, tetapi juga melukai demokrasi,” sambungnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan tersebut menunjukkan persoalan serius dalam relasi antara aparat dan masyarakat sipil.
“Ini bukan lagi soal satu orang yang ditampar. Ini soal bagaimana negara merespons kritik. Jika kekerasan menjadi jawaban, maka kita sedang bergerak mundur dari prinsip negara hukum,” ujarnya.
BEM Nusantara Banten menilai, peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yakni menguatnya kekhawatiran terhadap praktik impunitas serta perluasan peran militer di ruang sipil yang tengah menjadi perbincangan nasional.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa insiden tersebut tidak akan menyurutkan langkah gerakan.
“Kami tidak akan mundur. Justru ini menjadi alasan bagi kami untuk semakin konsisten menyuarakan keadilan dan supremasi sipil.” ujarnya.
Dalam aksi, Qolby juga menyinggung soal penanganan kasus Andrie Yunus yang seharusnya diadili di peradilan umum guna menjamin transparansi.
“Juga untuk menghindari praktik impunitas,” ujarnya.
Selain itu, Qolby juga menyoroti ikut sertanya TNI dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai menunjukkan kaburnya batas antara wilayah sipil dan militer.***
