SERANG – Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten, Roni H Awali, menyoroti menurunnya realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada kuartal pertama tahun 2026.
Menurutnya, perlambatan penjualan properti menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat.
Roni mengatakan, realisasi FLPP pada kuartal pertama 2026 baru mencapai sekitar 1.250 unit.
Angka tersebut jauh menurun dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2025.
“Kalau dibandingkan dengan tahun 2025 itu jauh sekali. Ini menandakan daya beli masyarakat menurun. Terbukti dari penjualan yang menurun dan terjadi perlambatan,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai kondisi di lapangan berbeda dengan angka pertumbuhan ekonomi yang secara makro masih menunjukkan tren positif.
Menurutnya, sektor properti justru tengah menghadapi tekanan akibat lemahnya kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.
“Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi memang besar, sekitar 5,61 persen. Tapi fakta di lapangan, penjualan mengalami perlambatan. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa men-support lagi supaya daya beli masyarakat meningkat, khususnya di sektor properti,” katanya.
Roni menjelaskan, total realisasi FLPP di Banten sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 18 ribu unit.
Sementara itu, khusus untuk anggota REI Banten, capaian pembangunan rumah subsidi berada di kisaran 8 ribu hingga hampir 9 ribu unit.
Pada tahun 2026 ini, REI Banten menargetkan pembangunan rumah subsidi mencapai 12 ribu unit.
Meski realisasi pada awal tahun mengalami penurunan signifikan, pihaknya tetap optimistis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Kuartal pertama memang anjlok, tapi kita tetap semangat dan optimistis bisa mengejar sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Selain faktor daya beli, Roni juga menyoroti persoalan regulasi lahan yang dinilai menjadi hambatan bagi para pengembang.
Salah satu kendala utama yakni terkait Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat sejumlah pengembang terdampak hingga tidak bisa melanjutkan penjualan proyek perumahan.
“Ini menjadi problem utama teman-teman pengembang karena banyak yang terdampak LBS sampai berhenti dan tidak bisa jualan. Alhamdulillah sekarang ada beberapa yang sudah bisa jalan kembali,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret agar sektor properti, khususnya rumah subsidi, kembali bergerak dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat terhadap hunian terjangkau.***
