Ratusan Warga Desa Sujung Tirtayasa Gelar Aksi Damai, Tuntut Transparansi Dana Desa dan Perbaikan Pelayanan

SERANG – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Perubahan Desa Sujung menggelar aksi damai di depan Kantor Kepala Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Rabu (17/6/2026).

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan desa, terutama terkait transparansi penggunaan dana desa dan peningkatan kualitas pelayanan kepada warga.

Koordinator aksi, Ahmad Hujaeri, mengatakan bahwa demonstrasi dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi dengan pihak terkait tidak mendapatkan respons yang diharapkan masyarakat.

Menurutnya, warga dan kalangan pemuda sebelumnya telah mencoba menempuh jalur audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga unsur Muspika kecamatan untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah desa. Namun, hingga berbulan-bulan, permintaan tersebut belum terealisasi.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka dan damai. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran desa serta mendapatkan pelayanan publik yang maksimal,” kata Ahmad di sela aksi.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satunya meminta pemerintah desa membuka secara transparan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa agar dapat diketahui serta diawasi masyarakat.

Selain itu, warga juga menyoroti kualitas pelayanan administrasi yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Mereka berharap pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tak hanya soal transparansi dan pelayanan, massa aksi juga mendesak Kepala Desa Sujung untuk segera merealisasikan berbagai program yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Gerakan Pemuda Perubahan Desa Sujung menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa yang berdampak pada efektivitas pelayanan dan pembangunan di lingkungan masyarakat.

Mereka juga meminta dilakukan evaluasi terhadap oknum perangkat desa maupun tenaga kerja yang dianggap tidak menjalankan tugas secara optimal serta berpotensi menghambat jalannya pembangunan desa.

Dalam orasinya, Ahmad turut menyoroti peran sejumlah lembaga desa yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Kami berharap seluruh unsur pemerintahan desa dapat bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Aksi ini bukan untuk menciptakan konflik, melainkan mendorong perubahan yang lebih baik demi kemajuan Desa Sujung,” tegasnya.

Massa berharap tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.***