Oleh: Ahmad Jojon Novandri (Tenaga Ahli Menteri Agama)
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bukan sekadar luapan kegembiraan rakyat lewat kibaran Bendera Merah Putih dan aneka perlombaan.
Dalam perspektif keagamaan, perhelatan ini merupakan bentuk ekspresi rasa syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, kehendak Allah menjadi faktor penentu utama puncak perjuangan bangsa.
Catatan sejarah menunjukkan Nusantara pernah dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, hingga Jepang.
Perjuangan panjang para pejuang akhirnya memuncak ketika momentum menyerahnya Jepang dimanfaatkan Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta.
Kemerdekaan ini diperoleh melalui pengorbanan besar, bukan sekadar hadiah.
Karena itu, tantangan terbesar seluruh komponen bangsa saat ini adalah mengisi dan merawat kemerdekaan agar kedaulatan negara tidak kembali terancam oleh penjajahan fisik maupun non-fisik.
Sejarah membuktikan bahwa mempertahankan kedaulatan tak kalah berat dibanding merebutnya.
Hal ini terlihat dari pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Sjafroeddin Prawiranegara saat Agresi Militer Belanda merebut Yogyakarta, serta keberhasilan bangsa ini keluar dari ancaman gerakan komunis pada 1949 dan 1965.
Di tengah dinamika zaman dan keberagaman suku, ekonomi, maupun politik, merawat eksistensi Republik Indonesia menuntut setiap individu untuk memerdekakan diri dari nafsu egoisme sektoral.
Sikap merasa “paling benar” atau “paling berjasa” hanya akan memicu perpecahan yang menguntungkan pihak asing.
Jika terjadi deviasi dalam pelaksanaan pembangunan, pengingat harus disampaikan melalui mau’idzah hasanah (cara yang baik) serta dialog konstruktif dengan penuh kesabaran dan kesadaran, bukan melalui manuver aksi yang merusak tatanan.
Sebagai bentuk nyata merawat kemerdekaan menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintahan Presiden Prabowo mengusung visi Asta Cita.
Langkah ini berfokus pada kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, penguatan pertahanan, serta ekonomi berbasis potensi lokal.
Di saat yang sama, pemerintah memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan secara bertahap demi mewujudkan kedaulatan yang merata.***
