BGN Klaim Pembenahan, SPPG di Banten Justru Dibingungkan Banyak Aplikasi dan Data Penerima Manfaat Tak Sinkron
SERANG — Kebijakan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui digitalisasi pengawasan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan dari sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banten.
Alih-alih membuat pengelolaan program menjadi lebih sederhana dan terintegrasi, penggunaan sejumlah aplikasi secara bersamaan justru dinilai menambah persoalan baru di tingkat pelaksana.
Sejumlah platform seperti SIPGN, SIPGN MPM, POP, EKSIS, SIPHR, hingga Organoleptik kini menjadi bagian dari sistem pelaporan dan pengawasan SPPG.
Namun, persoalan muncul ketika data penerima manfaat yang selama ini digunakan dan dilayani oleh SPPG tidak sinkron dengan data yang terdapat di dalam sistem aplikasi.
Akibatnya, sejumlah SPPG mengaku mengalami pengurangan bahkan hilangnya data penerima manfaat ketika data riil dimasukkan ke dalam aplikasi.
Salah satu contoh terjadi pada sebuah SPPG yang selama ini melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, terdiri dari kelompok siswa dan B3.
Data tersebut selama ini menjadi dasar pelaksanaan penyaluran MBG di lapangan. Namun setelah data dimasukkan ke dalam SIPGN, jumlah penerima manfaat yang terbaca pada MPM SIPGN maupun EKSIS justru berkurang.
Sebagian data penerima manfaat yang sebelumnya tercatat dalam data riil SPPG tidak muncul dalam sistem.
Kondisi ini menimbulkan kebingungan operasional di lapangan. Salah seorang pengelola SPPG menyampaikan keluhannya terkait ketidakpastian acuan data ini.
”Mana yang harus menjadi acuan, data faktual di lapangan atau data yang muncul di aplikasi?” ujar salah satu pengelola SPPG yang enggan disebutkan namanya, Senin, (14/9/2026).
Persoalan tersebut bukan sekadar masalah administratif. Ketidaksesuaian data berpotensi memengaruhi proses perencanaan produksi, jumlah makanan yang harus disiapkan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja SPPG.
Di lapangan, SPPG dituntut menjalankan pelayanan sesuai jumlah penerima manfaat, sementara pada saat yang sama mereka harus mengikuti sistem digital yang datanya belum tentu menggambarkan kondisi aktual.
Jangan Sampai Digitalisasi Justru Menjauh dari Realitas Lapangan
Digitalisasi tentu merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola MBG yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi.
Namun, sistem digital seharusnya menjadi alat untuk membantu SPPG, bukan justru menjadi sumber persoalan baru. BGN perlu memastikan seluruh aplikasi yang digunakan memiliki basis data yang terintegrasi dan tidak menghasilkan angka penerima manfaat yang berbeda-beda.
Selain itu, sebelum aturan dan sistem diberlakukan secara luas, diperlukan uji lapangan, verifikasi data, serta komunikasi langsung dengan para pengelola SPPG.
Persoalan yang terlihat sederhana di dalam sistem dapat menjadi masalah besar ketika diterapkan di dapur MBG yang setiap hari harus memproduksi dan mendistribusikan makanan kepada ribuan penerima manfaat.
”Kami berharap BGN tidak hanya melakukan pembenahan dari sisi aplikasi dan administrasi, tetapi juga melihat secara langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Jangan sampai semangat pembenahan justru melahirkan keruwetan baru,” tegas perwakilan pengelola SPPG.
Program MBG membutuhkan sistem yang sederhana, terintegrasi, dan akurat.
”Data harus mengikuti kenyataan di lapangan, bukan sebaliknya—SPPG dipaksa menyesuaikan kenyataan dengan data yang keliru di dalam sistem,” tambah pengelola lainnya.
Pada akhirnya, yang harus menjadi tujuan utama bukan sekadar bagusnya sistem digital, tetapi memastikan makanan bergizi benar-benar sampai kepada penerima manfaat secara tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu.***
