SERANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan banyak permasalahan di sejumlah daerah, termasuk di Banten.
Di SMPN 1 Kramatwatu, Kabupaten Serang misalnya, para siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG), Selasa (2/9/2025) lalu.
Demikian di Kota Serang, polemik program MBG terjadi di SDIT Al-Izzah.
Para wali murid menolak program tersebut, bahkan mereka juga menolak pembangunan dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Atas sejumlah masalah ini, Asda 1 Provinsi Banten, Komarudin mengaku kesulitan untuk mengakses data penyelenggara program besutan Presiden Prabowo tersebut.
Bahkan, Komarudin mengungkapkan sulitnya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), selaku penyelenggara program ini.
“Pernah kita undang dan ada kesepakatan untuk penyatuan data, tapi saat ini belum terbangun,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Untuk koordinasi, kata dia, tak ada aturan khusus yang mengaturnya, termasuk dengan MBG. Bagaimanapun, koordinasi lintas sektor dan lembaga harus terbangun guna memaksimalkan program pusat ini.
“Apalagi program ini menyangkut banyak orang,” katanya.
Pemprov Banten telah menyiapkan kantor pusat informasi dan koordinasi agar BGN bisa membangun komunikasi dengan pihaknya.
“Itu untuk mendorong agar mereka berkomunikasi,” ujarnya.
Masalah lain dalam program ini, Komarudin mengungkapkan, terdapat cakupan penerima manfaat yang belum maksimal.
Hingga September 2025, berdasarkan data yang pihaknya himpun, baru sekitar 500 ribu siswa atau 25 persen yang menerima program ini.
Para siswa tersebut merupakan tingkat SD, SMP, maupun SMA dari total sekitar 2 juta calon penerima manfaat MBG di Provinsi Banten.
Namun untuk data secara rinci dari satuan pendidikan, pihaknya belum mengetahui jumlah keseluruhan dapur atau SPPG yang telah dibangun dari jumlah target 1.300 SPPG di Banten.
“Ini kita dapat data dari pihak sekolah atau penerimaan manfaat, sedangkan data resminya kita belum menerima (dari BGN),” ujarnya.
Masalah selanjutnya soal kualitas makanan yang tidak sesuai. Banyak keluhan yang diterima pihaknya terkait menu seperti adanya sayur yang basi, berulat walaupun ada juga yang menyajikan menu yang sesuai.
“Ada yang baik, ada juga yang belum,” ungkapnya.
Guna mengatasi ini, Pemprov bakal mendorong percepatan sertifikasi laik higienis bagi dapur-dapur SPPG yang ada di Banten.
Selain itu, Pemprov Banten juga bakal membentuk tim terpadu guna memfasilitasi proses sertifikasi yang nantinya bertugas memastikan standar kesehatan terpenuhi.
“Kita coba standarisasi dengan membantu dapur Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), itu kewenangan Kementerian Kesehatan, BPOM, tapi tentunya kita support,” tutupnya. (*/Ajo)