PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku bahwa surat teguran yang diduga dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) perihal adanya potensi penyalahgunaan Dana Desa melalui surat edaran Bupati Pandeglang no 176 Tahun 2018, yang saat ini beredar dimedia sosial itu adalah hoax atau surat tersebut bukan berasal dari kemendes PDTT RI.
Pernyataan Hoax atau bohong tersebut telah dikonfirmasi Irna Narulita kepada Sekertaris Jendral Kemendes PDTT RI, Anawar Sanusi yang menyebutkan bahwa pihak Kemendes PDTT RI menyatakan belum pernah membuat surat yang ditujukan kepadanya.
“Jadi saya sampaikan, assalamualaikum mas (Irna menirukan saat menelepon Sekjen Kemendes PDTT RI), karena saya memanggil pak sekjen itu mas, mas saya mohon maaf saya mau klarifikasi ada beberapa kabar berita yang harus saya konfirmasikan kepada pak sekjen, saya akan balas surat dari pak sekjen tapi saya belum terima surat dari pak sekjen, saya terima dari WhatsApp ke WhatsApp, surat apa itu, karena pak sekjen membuat surat kepada saya (Bupati Pandeglang) terkait adanya potensi penyalahgunaan dana desa melalui SE Bupati Pandeglang no 176, dan pak sekjen menjawab saya belum pernah membuat surat tersebut,” terang Irna seraya menirukan ucapan sekjen Kemendes PDTT RI.
Bahkan Sekjen Kemendes PDTT RI sangat mendukung dengan langkah Bupati Pandeglang yang telah menerbitkan surat edaran tersebut, karena setelah dijelaskan bahwa terbitnya SE tersebut sudah sesuai dengan peraturan serta perundangan-undang yang berlaku.
“Owh silahkan, kalau semuanya sudah benar silahkan lanjutkan mba dan saya jawab siap mas,” Ujar Irna sembari menirukan ucapan sekjen Kemendes PDTT RI.
Meski begitu, Irna enggan mempermasalahkan siapa yang secara sengaja membuat isue hoax untuk menjatuhkan dirinya tersebut, karena Irna mengaku enggan membuat kegaduhan, mengingat saat ini telah memasuki masa tahun politik.
“Sepanjang itu masih bisa ditolerir lah, ibu kan nggak mau ada kegaduhan inikan tahun politik, karena mereka mendengar ada pengadaan sepeda jadi mereka saling suudzon, wah Pemerintah mau ada apa ya, padahal ibu kan membela RT/RW, kalau RT/RW nya gak mau Sepeda tapi maunya mesin potong rumput, ya udah beli potong rumput karena sepeda itukan hanya 1-1,2 Juta tapi pembelian Sepeda itu buat jalan yang rusak, kalau jalan rusaknya jelek ya jangan lah,” katanya. (*/Gatot)
