![Sekda Pelantikan DPRD](https://faktabanten.co.id/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240904-WA0008.jpg)
CILEGON – Meski Ground Breaking Pembangunan Kompleks Petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di kawasan Kecamatan Grogol, Kota Cilegon sudah dilakukan oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, namun adanya persoalan beberapa bidang lahan milik masyarakat yang masuk dalam rencana pembangunan pabrik kimia tersebut belum dilakukan pembebasan.
Seperti yang diungkapkan oleh Haji Haerul Saleh, perwakilan dari keluarga besar Haji Maryadi, selaku pemilik lahan yang akan digunakan Lotte Chemical.
Haji Haerul menyatakan, adanya klaim dari beberapa perusahaan di sekitar kawasan area pembangunan PT LCI terhadap lahan milik keluarga besarnya, menambah bukti adanya sengketa lahan di lokasi tersebut.
“Masalah tanah kita ini pertama diklaim milik KS (Krakatau Steel-red) terus difasilitasi oleh Plt Walikota (Edi Ariadi) dua kali, sampai dihadiri Pak Joko dari Ditkrimum Polda, suruh verifikasi ke BPN (Badan Pertanahan Negara). Kita kumpul rapat dengan Lotte supaya dokumen kami sah atau nggak. Dibuka oleh BPN di situ bahwa surat kita benar adanya. Namun Lotte masih juga belum percaya walau disaksikan pihak Polda Banten,” ungkap Haji Haerul kepada Fakta Banten, Minggu (9/12/2018).
Pihaknya juga kembali dibuat pusing oleh klaim dari pihak PT BP Petrochemicals Indonesia (BPPI), yang menurutnya telah mengintervensi pihak BPN dalam penentuan batas ordinat lahan.
“Tiba-tiba di perjalanan bahwa tanah itu diklaim lagi sama PB yang katanya dari Amoko, sehingga kita bikin surat kepada Lotte agar tidak ada aktivitas apapun di lahan itu. Ini bukan sengketa, klaim mereka hanya lisan, sedangkan dokumen kita ada Girik, SPPT dan Sertifikat,” bebernya.
Lebih lanjut Haji Haerul menjelaskan, selanjutnya pihak BPN mengadakan rapat di Lotte dengan PT BPPI, PT KS, PT KIEC, sehubungan dengan BP yang mengajukan pengukuran pada tanggal 28 November 2018 lalu, pihak keluarga Maryadi pun sepakat agar dilakukan secara keseluruhan.
“Itu penentuan batas ordinat bukan pengukuran, kita sepakati. Tapi di dalam pelaksanaannya, BPN sudah punya gambar lokasi dari BP. Saya bilang jangan nyontek harus aktual di lapangan. Sehingga saya ambil gambar mereka. Waktu itu Alvinus dan Hery dari BP yang datang memberikan petunjuk batas lahannya ke BPN. Tapi menurut kami mereka sudah keluar dari area yang dimiliki BP,” jelasnya.
![Lantik dprd](https://faktabanten.co.id/wp-content/uploads/2024/09/GIF_20240905_120113_023.gif)
Dari hasil pengukuran dan penentuan titik koordinat oleh Petugas BPN, diketahui bahwa lahan yang diklaim oleh PT BPPI berada di lokasi lain, dan tidak tumpang tindih dengan lahan milik keluarga Maryadi.
“BP memiliki HGB (Hak Guna Bangunan) 15 Rawa Arum yang merupakan gabungan HGB 11, 12, 13 dan 8. HGB 11 ini yang berbatasan dengan lahan atas nama Maryadi. Setelah dicocokan by gambar dan tunjuk batas yang dilakukan itu tidak sesuai dengan gambar yang dua. HGB 11 ini beda. Kita sampaikan ke BPN Pusat, ini katanya akan dicari solusinya terkait berita acara penunjukan batas ordinat itu,” paparnya.
BPN diharapkan segera bersikap objektif dalam memutuskan perkara ini.
“3 Sertifikat kami sudah clean, ini tidak masalah. Namun masalahnya ada bidang-bidang lahan kami yang luasnya hampir 3 hektar yang disebut oleh BP di HGB 11 pada lahan ‘moncong burung’ ini adalah masuk lahan mereka. Dan ini putusan dari BPN-nya belum,” jelasnya.
Haji Haerul meminta kepada pihak PT BPPI harus melihat riwayat atau asal usul tanah tersebut dari penjualnya. Dan pihaknya juga menegaskan atas tanah yang diklaim PT BPPI, agar memberikan pembayaran atas tanah tersebut kepada keluarga besar Maryadi.
“BP balik dulu ke Tittan ke Amoko karena BP peralihan dari Tittan, Tittan dari Amoko, harusnya balik dulu dong pada penjual bukan nyerobot tetangga dengan menunjukan batas yang ngawur. Kalau BP mengkalim itu tanah milik dia buka warkahnya. Kalau gak ada bayar dong ke kita. Gak mikirin Lotte, karena tanah juga ada riwayatnya,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi atas kebijakan Presiden RI yang mau mendengar aspirasinya dengan tidak mendatangi under groundbreaking PT LCI.
“Kita sudah ke Pak Jokowi, saya bangga dengan presiden mau mendengar aspirasi rakyat kecil. Sehingga dikarenakan itu beliau gak datang. Walaupun proyek itu G to G Korea dan Indonesia, presiden sportif. Saya mendukung investasi semoga terlaksana dengan baik, semoga bisa meningkatkan PAD perkapita Cilegon khususnya rekrutmen tenaga kerja dan pengusaha lokal bisa ikut kerja di Lotte,” harapnya. (*/Ilung)
![Dinkes HUT Helldy](https://faktabanten.co.id/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240902-WA0144.jpg)