Oleh: Cokorda Agung Wibowo, Dosen Manajemen, Universitas Pamulang Kampus Serang
Ketika berbicara tentang Provinsi Banten, sebagian besar orang akan langsung membayangkan kawasan industri yang padat di Tangerang Raya, pusat logistik modern, serta berbagai investasi yang terus tumbuh.
Gambaran tersebut memang tidak keliru. Namun, di balik kemajuan itu terdapat realitas lain yang perlu mendapat perhatian lebih serius, yakni kesenjangan kualitas sumber daya manusia (SDM) antarwilayah di Banten.
Di satu sisi, wilayah Tangerang Raya berkembang pesat sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa yang terhubung langsung dengan Jakarta.
Di sisi lain, sejumlah daerah di bagian selatan Banten seperti Pandeglang dan Lebak masih menghadapi tantangan dalam akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang berkualitas.
Perbedaan ini bukan sekadar persoalan pembangunan daerah, melainkan juga persoalan strategis yang akan menentukan daya saing Banten pada masa depan.
Selama ini, pembangunan sering kali diukur dari besarnya investasi yang masuk atau jumlah proyek yang berhasil direalisasikan.
Padahal, indikator yang tidak kalah penting adalah kemampuan masyarakat setempat untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Investasi yang besar tidak akan menghasilkan kesejahteraan yang merata apabila kualitas SDM masyarakat di berbagai wilayah masih tertinggal.
Kondisi ini terlihat dari fenomena yang sering terjadi dalam dunia kerja. Banyak perusahaan yang beroperasi di Banten membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, mulai dari kemampuan teknis, literasi digital, hingga keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah.
Namun, tidak semua pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, persoalan ini dikenal sebagai skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pencari kerja yang kesulitan memperoleh pekerjaan, tetapi juga oleh perusahaan yang mengalami kesulitan mendapatkan talenta yang tepat.
Lebih jauh lagi, kesenjangan SDM antarwilayah dapat memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar.
Daerah yang memiliki akses pendidikan dan pelatihan yang lebih baik akan terus menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif. Sebaliknya, daerah yang tertinggal berisiko mengalami stagnasi karena masyarakatnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jika kondisi ini dibiarkan, maka pembangunan yang terjadi hanya akan terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
Karena itu, sudah saatnya pembangunan SDM ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan daerah. Banten membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia secara berkelanjutan. Infrastruktur jalan dan kawasan industri memang penting, tetapi investasi pada manusia jauh lebih menentukan dalam jangka panjang.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.
Selama ini, masih terdapat jarak antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Banyak lulusan yang memiliki ijazah, tetapi belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan pekerjaan yang sesungguhnya.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan pelaku industri perlu diperkuat agar kurikulum dan pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, transformasi digital juga harus dimanfaatkan untuk memperluas akses pengembangan kompetensi.
Teknologi memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh pelatihan tanpa harus berpindah ke kota besar. Berbagai program pelatihan daring dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama generasi muda di daerah yang akses terhadap lembaga pelatihan masih terbatas.
Namun demikian, peningkatan kualitas SDM tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja yang siap bekerja di perusahaan. Pembangunan SDM juga harus diarahkan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja di daerahnya sendiri.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada masuknya investasi dari luar, tetapi juga tumbuh dari potensi lokal yang dikelola secara produktif.
Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis. Kampus tidak boleh menjadi menara gading yang terpisah dari persoalan masyarakat.
Sebaliknya, perguruan tinggi harus menjadi pusat pengembangan pengetahuan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat yang mampu menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan potensi yang dimiliki masyarakat daerah.
Program pengabdian kepada masyarakat, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha mikro dapat menjadi bagian dari upaya memperkecil kesenjangan SDM antarwilayah.
Yang tidak kalah penting adalah membangun paradigma bahwa setiap wilayah memiliki potensi untuk berkembang.
Selama ini, pembahasan mengenai kesenjangan sering kali berfokus pada apa yang kurang dari suatu daerah. Padahal, pendekatan yang lebih produktif adalah mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah dan mengembangkannya menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan cara ini, pembangunan SDM tidak hanya bertujuan mengejar ketertinggalan, tetapi juga memperkuat identitas dan daya saing daerah.
Pada akhirnya, masa depan Banten tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pabrik yang berdiri atau besarnya nilai investasi yang masuk.
Masa depan Banten ditentukan oleh sejauh mana masyarakat di seluruh wilayahnya memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi.
Kesenjangan SDM antarwilayah bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi juga bukan persoalan yang boleh diabaikan.
Banten membutuhkan jembatan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kualitas manusia. Ketika kesempatan belajar, berlatih, dan berkembang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah, maka pembangunan tidak lagi menjadi milik segelintir daerah, melainkan menjadi milik seluruh masyarakat Banten. Di situlah pembangunan yang sesungguhnya menemukan maknanya: bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kemajuan yang dapat dirasakan bersama.***
