SERANG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang memberikan vonis berbeda kepada tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif Bank BTN Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) yang merugikan negara sebesar Rp 13,97 miliar.
Ketiga terdakwa adalah Hadeli selaku Kepala Bank BTN Cabang BSD, Galih Satria Permadi selaku SME & Credit Program Unit Head Bank BTN Cabang BSD dan Ridwan selaku Junior Program Unite Head Bank BTN Cabang BSD.
Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PN Serang Agung Sulistiono, terdakwa Hadeli dijatuhi vonis 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta dengan subsider 60 hari kurungan penjara.
Vonis terhadap terdakwa Hadeli diketahui jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tangerang Selatan yakni 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan mewajibkan uang pengganti sebesar Rp9, 7 miliar.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai keterlibatan terdakwa Hadeli dalam kasus tersebut hanya bersifat administratif sebagai pemutus kredit tanpa ada bukti keterlibatan aktif dalam perbuatan melawan hukum maupun menikmati hasil kejahatan.
“Pertanggung jawaban pidana tidak dapat didasarkan semata pada jabatan, melainkan harus dibuktikan adanya peran aktif dan hubungan langsung dengan tindak pidana,” kata Ketua Majelis Hakim, Agung saat membacakan amat putusan, Rabu (15/4/2026) malam.
Meski begitu, majelis hakim tetap menyatakan terdakwa Hadeli terbukti terlibat dalam 2 kredit dari total 36 kredit yang didukung fiktif dengan total nilai mencapai Rp900 juta.
Menurut majelis hakim, terdakwa Hadeli dinilai memiliki peran dalam proses inisiasi dan persetujuan kredit yang menyimpang, sehingga unsur turut serta dalam tindak pidana korupsi turut terpenuhi.
“Berdasarkan hal itu, majelis hakim menyatakan terdakwa Hadeli terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider,” ucap Agung.
“Majelis hakim juga menyatakan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana para terdakwa yang terbukti bersalah,” imbuhnya.
Sementara terdakwa lainnya Ridwan, majelis hakim memberikan vonis lebih berat berupa penjara selama 7 tahun dan denda Rp500 juta dengan subsider 120 hari kurungan.
Selain itu, majelis hakim turut memberikan hukuman tambahan bagi terdakwa Ridwan berupa mewajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara sekitar sebesar Rp12 miliar, dan bila tak dibayarkan seluruh harta bendanya akan disita dan dilelang, apabila masih belum mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
“Menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 120 hari kurungan,” ucap Agung.
Vonis yang diberikan oleh majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tangerang Selatan yakni 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar.
Majelis hakim menilai, terdakwa Ridwan menjadi pihak yang paling aktif menginisiasi, memproses hingga merealisasikan kredit KUR fiktif, termasuk memanipulasi dara dan mengalihkan dana ke pihak tertentu.
Majelis hakim mengungkap, dari total 36 debitur dengan plafon Rp14,73 miliar, terdapat sebanyak 34 debitur terbukti fiktif.
Di mana, proses pengajuan hingga pencairan dana dilakukan tanpa ada keterlibatan nyata para debitur, kemudian dana tidak sepenuhnya disalurkan kepada para debitur tersebut.
Sedangkan terdakwa lain yakni Galih Satria Permadi divonis bebas usai dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi di salah satu bank milik BUMN tersebut.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Hadeli, Neril Afdi mengaku masih merasa keberatan atas vonis 1 tahun penjara yang diberikan kepada kliennya meski lebih ringan dari tuntutan JPU.
“Kami tetap sedih dinyatakan bersalah, tapi dari pertimbangan hukum dan jumlah hukuman, dari tuntutan 11 tahun akhirnya hanya dihukum 1 tahun. Ini benar-benar murni, kami tidak mengurus apapun di luar proses hukum,” ucap Neril.
“Kami hanya keberatan dinyatakan bersalah,” imbuhnya.
Meski begitu, diakui Neril, pihaknya menunggu sikap dari JPU Kejari Tangerang Selatan untuk menentukan apakah akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bante atau tidak.
“Kalau jaksa tidak banding, kami juga tidak akan banding. Apalagi Pak Hadeli sudah ditahan lebih dari 9 bulan (vonisnya 1 tahun),” tandas Neril.***