SERANG– Mahasiswa menyerukan Reset Provinsi Banten. Seruan ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan mereka terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Banten yang dinilai mengalami disfungsi struktural.
Koordinator Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu M. Abdurrahman mengungkapkan, “Reset” bukan sekadar aksi musiman.
Tagline itu menjadi alarm keras agar ada pengaturan ulang secara radikal terhadap sistem prioritas pembangunan di Banten.
Ia menilai, kondisi Banten hari ini jauh dari semangat awal kemandirian dan kesejahteraan.
“Banten didirikan dengan semangat kemandirian dan kesejahteraan. Namun hari ini, kita melihat ironi yang telanjang,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, kegagalan sistemik itu terlihat dari tiga hal: anggaran Kesra yang besar tapi tidak dirasakan rakyat, sekolah yang rusak, hingga nyawa warga yang terancam akibat truk ODOL.
“Pilihan kita hanya satu: RE-SET Provinsi Banten! Kembalikan kiblat kebijakan ke tangan rakyat,” ujarnya.
Pihaknya, memetakan tiga persoalan utama yang membuat Banten harus di-reset total:
1. Ilusi Dana Kesra
Alokasi dana Kesejahteraan Rakyat fantastis, tapi masyarakat miskin masih jalan di tempat. BEM mendesak transparansi radikal dan audit total.
2. Ketimpangan Pendidikan
Kontras dengan dana Kesra, fasilitas sekolah di Banten Selatan rusak dan guru honorer minim kesejahteraan.
3. Pergub ODOL Mandul
Lemahnya penegakan hukum terhadap truk Over Dimension Over Loading membuat jalan publik rusak dan memakan korban jiwa.
Seruan dan gerakan ini membawa 3 tuntutan utama sebagai langkah awal reset: Audit total anggaran Kesra, pemerataan akses pendidikan Banten Utara-Selatan, dan penegakan Pergub ODOL tanpa kompromi termasuk sanksi tegas bagi oknum pembiar.
“Bergerak atau Tergilas! Panjang Umur Perjuangan!” tutup pernyataannya.
Manifesto “Reset” ini menjadi penanda mahasiswa Banten menuntut perubahan sistemik, bukan perbaikan tambal-sulam dari pemerintah provinsi.***