MAKKAH – Pemerintah Indonesia tidak menunggu seluruh jemaah haji 2026 tiba di Tanah Air. Sehari setelah fase Mina resmi ditutup, delegasi RI sudah duduk bareng Pemerintah Arab Saudi untuk membahas kerangka awal penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Pertemuan itu digelar Jum’at (29/5/2026) di Makkah.
Pihak Arab Saudi memaparkan gambaran umum, jadwal tahapan, hingga tenggat waktu teknis yang wajib dipenuhi negara-negara pengirim jemaah.
“Saudi sudah menyampaikan timeline awal haji tahun depan. Mulai dari jadwal kontrak layanan, penempatan maktab, sampai deadline pengiriman daftar jemaah. Semua harus kami kejar agar kebutuhan jemaah tidak mepet dan kualitas layanan terjaga,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Moch. Irfan Yusuf dalam konferensi pers, Sabtu (30/5/2026) malam.
Gus Irfan, sapaannya mengakui, kelancaran haji 2026 tidak lepas dari keputusan pemerintah yang memulai persiapan sejak dini.
Koordinasi dengan maskapai, penyedia konsumsi, akomodasi, dan transportasi dilakukan jauh hari sehingga minim kendala saat puncak Armuzna.
Karena itu untuk 2027, Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR RI langsung tancap gas.
Pembahasan teknis digenjot sejak sekarang agar pengadaan layanan, seleksi petugas, skema pergerakan bus shalawat, pengelolaan konsumsi, sampai penataan akomodasi di Makkah-Madinah bisa disusun lebih terukur dan presisi.
“Kami tidak ingin mengulang pola lama yang baru evaluasi setelah semua selesai. Haji 2026 jadi bukti kalau persiapan dimulai awal, dampaknya langsung terasa di lapangan. Jemaah lebih nyaman, petugas lebih siap,” jelasnya.
Sambil memulangkan jemaah, Kemenhaj juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk menginventarisir catatan selama operasional 2026.
Fokus utama ada di fase puncak Armuzna mengenai tata kelola syarikah, pengaturan arus jemaah di Jamarat, kenyamanan tenda Arafah-Mina, serta pelaksanaan mabit di Muzdalifah.
“Catatan dari jemaah, petugas kloter, sampai tim teknis langsung kami kumpulkan. Ini PR kita untuk 2027. Begitu operasional 2026 masuk fase akhir, direktorat terkait akan bedah data dan merumuskan kebijakan baru,” tegas cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu.
Langkah ini menandai perubahan pendekatan pemerintah tentang evaluasi dan perencanaan haji tahun berikutnya tidak lagi ditunda, tapi dijalankan paralel sejak musim haji masih berlangsung. (*/Red/MCH-2026)