Baru Terbuka Sekarang! Dokumen Resmi Pemindahan Badak Jawa Ternyata Diteken Sejak Era SBY

Oleh: Usep Budak Lembur
​

Di tengah ramainya perbincangan mengenai wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo, terungkap sebuah fakta baru.

Ternyata, dasar regulasi dan rencana pemindahan ini sudah disiapkan sejak jauh hari, sebuah jejak kebijakan yang kini terbaca kembali oleh publik.

​Ketika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meluruskan pada 19 November 2026 bahwa ide pemindahan badak jawa bukan gagasan pribadi Hashim Djojohadikusumo melainkan bersumber dari kajian lama sejak era 1980-an dan 2015, pembacaan yang lebih jernih justru memperlihatkan jejak kebijakan lintas zaman yang selama ini tersimpan di balik layar.

​Jauh sebelum ribut-ribut hari ini mencuat, pintu regulasi mengenai pembentukan populasi kedua di luar Ujung Kulon ternyata sudah dibuka secara resmi sejak tahun 2007, tepat di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

​Melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak Indonesia 2007–2017, negara untuk pertama kalinya memasukkan target pembentukan habitat kedua sebagai bagian dari dokumen resmi sepuluh tahunan.

​Jika ditarik lebih mundur lagi, akar konsep yang kerap dibungkus dengan label kajian tahun 1980-an itu sendiri sesungguhnya lahir dari rekomendasi para ahli dan konsultan konservasi internasional di bawah payung IUCN melalui lokakarya di Bogor pada 1989.

​Artinya, gagasan mengeluarkan sebagian populasi badak jawa dari rumah aslinya berawal dari kerangka pikir pihak luar, lalu dilembagakan menjadi dokumen kebijakan resmi negara pada era SBY tahun 2007, kemudian ditindaklanjuti lewat tim kajian lokasi sekitar tahun 2015, hingga kini kembali dimainkan ke permukaan.

​Masa berlaku dokumen SRAK 2007–2017 memang telah berakhir bertahun-tahun lalu, namun kecurigaan publik justru menguat ketika WWF Indonesia ikut berada dalam rombongan delegasi yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo pada forum internasional COP31 di Antalya, Turki.

​Meskipun skema kerja sama payung formal antara kementerian dan WWF Indonesia di masa lalu sempat terputus beberapa tahun silam, rekam jejak panjang lembaga tersebut dalam isu konservasi dan kedekatan kerjanya dengan kawasan membuat kehadiran mereka dalam satu panggung delegasi memunculkan tanda tanya besar di benak masyarakat bahwa gagasan lama sedang dihidupkan kembali dengan kemasan baru.

​Terlebih, konteks hari ini jelas tidak bisa disamakan dengan situasi belasan atau puluhan tahun silam.

Jika dahulu wacana ini masih terbaca semata sebagai perdebatan teknis soal pembentukan habitat kedua, kemunculan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dari Kementerian ESDM pada Februari 2026 mengubah seluruh peta bacaan secara drastis.

​Kehadiran peta wilayah pertambangan di sekitar kawasan tersebut membuat wacana pemindahan badak jawa tidak lagi berdiri di ruang hampa, melainkan terbaca seolah menjadi bagian dari agenda besar penguasa untuk membuka jalan pengerukan kekayaan alam di sekitar Ujung Kulon.

​Kecurigaan publik semakin tebal ketika narasi ancaman bencana seperti tsunami dan megathrust kerap diembuskan seolah-olah menjadi alasan yang membuat semua orang harus percaya pada skenario pemindahan.

Akan tetapi, ketika perkara ini terbuka luas di ruang publik, sorotan justru mengarah tajam kepada Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto.

​Di saat yang sama, rekam jejak kehadiran kementerian di bawah kepemimpinan Raja Juli juga memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, mulai dari pengawasan tata kelola kawasan hutan, banyaknya lahan kehutanan yang berubah menjadi kebun sawit, hingga persoalan kebakaran hutan yang terus berulang.

​Keraguan itu makin memuncak setelah upaya translokasi pada tahun 2025 lalu yang berujung pada matinya badak Musofa, di tengah keterlibatan mitra teknis lapangan seperti Yayasan Badak Indonesia (YABI) yang selama ini aktif dalam program konservasi di kawasan tersebut.

Meski pihak negara membantah bahwa kematian tersebut disebabkan proses translokasi dan mengaitkannya dengan faktor penyakit, hampir seluruh warga menilai peristiwa itu merupakan kegagalan program di lapangan sekaligus mempertanyakan tanggung jawab pihak-pihak yang menjalankan skema tersebut.

​Ironi pun terasa begitu tajam ketika pemburu ilegal terus merenggut nyawa badak di alam, sementara di sisi lain kebijakan dan kelalaian negara dalam menjaga keselamatan satwa justru terkesan seolah-olah menormalisasi matinya badak jawa tersebut.

​Rangkaian realitas itulah yang membuat kecurigaan rakyat terhadap rencana negara kian mengakar, sekaligus memicu gelombang penolakan keras dari berbagai kalangan, baik masyarakat Banten maupun publik dari luar Banten.

​Naluri publik membaca bahwa ketika simbol penjaga ekosistem paling ikonik di Ujung Kulon hendak dipindahkan berdekatan dengan munculnya peta kepentingan tambang serta rapuhnya benteng kawasan hutan, maka keselamatan ruang hidup dan ekologis kawasan tersebut berisiko ikut terancam.

​Selama hampir dua dekade sejak dokumen SRAK 2007 diteken, rencana memindahkan badak jawa selalu mentok pada risiko kematian satwa yang sangat tinggi dan ketidaksiapan habitat baru.

​Di tengah memanasnya suasana tersebut, kemunculan kabar mengenai kendaraan atau perahu amfibi di kawasan Ujung Kulon semakin menyulut kecurigaan di tengah warga bahwa armada semacam itu akan digunakan untuk menggiring atau membawa badak keluar menuju Alas Purwo, meski pihak kepala Taman Nasional Ujung Kulon membantahnya.

Bantahan tersebut tentu belum cukup meredakan gelagat warga tanpa penjelasan yang terbuka dan meyakinkan mengenai urgensi kehadiran armada tersebut di tengah situasi yang serba sensitif.

​Maka, dokumen masa lalu apa pun yang kini ditarik kembali tidak boleh dijadikan tameng pembenaran di tengah bayang-bayang kepentingan sumber daya alam, lemahnya pengawasan kawasan, serta luka akibat matinya badak dalam upaya translokasi.

​Jika negara benar-benar ingin membuktikan keberpihakan pada konservasi, langkah yang dituntut publik bukanlah menghidupkan kembali skenario pemindahan lama, melainkan menutup rapat peluang masuknya kepentingan tambang, menertibkan perambahan dan alih fungsi kawasan hutan, serta mengunci perlindungan penuh bagi badak jawa di rumah aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon. ***

Badak JawaRelokasiSBYUjung Kulon
Comments (0)
Add Comment