SERANG– Pemilihan peserta sarasehan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 Kabupaten Serang menuai kritik tajam.
Forum Mahasiswa Bergerak Serentak (FMBS) menduga adanya praktik tebang pilih yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyingkirkan kelompok-kelompok kritis dari ruang dialog tersebut.
Perwakilan FMBS, Mufariz, secara khusus mempertanyakan transparansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang dalam menyortir daftar tamu undangan.
Ia menilai pembatasan akses ini mencederai esensi sarasehan yang seharusnya menjadi wadah aspirasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Jika acara ini murni untuk kepentingan masyarakat, aksesnya harus setara. Pemerintah tidak boleh mengeliminasi kelompok tertentu hanya karena mereka kerap melontarkan kritik atau dianggap berseberangan,” ungkapnya, Rabu (7/10/2026).
FMBS menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat adalah bentuk pengawasan sosial yang sehat, bukan ancaman yang harus direpresi melalui seleksi undangan.
Menurut Mufariz, pemerintah daerah harus berjiwa besar menerima masukan demi menjaga iklim demokrasi yang memadai di Kabupaten Serang.
Atas dugaan diskriminasi tersebut, FMBS mendesak Kesbangpol untuk membeberkan secara terbuka terkait indikator, mekanisme, serta alasan penunjukan organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam acara itu.
“HUT ke-500 ini adalah milik seluruh warga, bukan sekadar panggung pencitraan birokrasi. Publik butuh ruang diskusi yang nyata dan inklusif, termasuk untuk mendengarkan evaluasi yang mungkin terasa pahit bagi telinga pemerintah,” pungkasnya.***