SERANG – Menindaklanjuti aspirasi warga saat reses, Anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi PPP, Rahmatullah, mengunjungi salah satu warga di Perumahan Taman Angsoka Permai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, yang tengah membutuhkan bantuan untuk menjalani pengobatan, Minggu (6/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Rahmatullah menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai.
Bantuan diberikan untuk meringankan beban keluarga, terutama biaya transportasi dan kebutuhan lain selama menjalani pengobatan.
Rahmatullah mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan Ketua RT 02 Perumahan Angsoka Permai mengenai kondisi salah satu warganya yang membutuhkan pengobatan namun terkendala biaya.
“Ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi warga yang disampaikan oleh Ketua RT 02 di Komplek Angsoka Permai. Ada warga yang ingin berobat, tetapi terkendala biaya,” kata Rahmatullah.
Menurutnya, biaya pengobatan warga tersebut sebenarnya telah ditanggung BPJS.
Namun, persoalan muncul karena pasien harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap sehingga membutuhkan biaya transportasi dan kebutuhan pendamping selama menjalani pengobatan.
“Pengobatannya memang sudah dicover BPJS, tetapi untuk biaya transportasi dan kebutuhan lainnya memang perlu dibantu,” ujarnya.
Rahmatullah mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi rumah dan kehidupan keluarga tersebut.
Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga itu tergolong kurang mampu.
Ayah pasien diketahui bekerja sebagai jasa pijat atau tukang urut. Untuk menambah penghasilan, ia juga mencari ikan yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau melihat keadaan dan kondisi rumahnya, memang boleh dikatakan orang yang tidak mampu. Penghasilan orang tuanya hanya dari jasa urut. Untuk mengisi waktu kosong, mereka juga mencari ikan untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Rahmatullah menyebut, warga tersebut telah mengalami gangguan kesehatan sejak 2014. Selama ini, pengobatan dilakukan secara rawat jalan di Rumah Sakit Sari Asih.
Namun, pasien kemudian mendapat rujukan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta karena membutuhkan fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap.
Namun, rujukan tersebut belum dapat dijalani karena keluarga terbentur biaya transportasi dan kebutuhan selama berada di rumah sakit.
“Memang sudah beberapa kali berobat di rumah sakit di Kota Serang, namun harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap secara peralatannya. Tetapi terkendala biaya,” jelasnya.
Selain persoalan biaya pengobatan, Rahmatullah juga menyoroti status desil keluarga tersebut.
Ia menyebut, meski kondisi ekonomi keluarga memprihatinkan, data yang dimiliki menunjukkan keluarga tersebut masuk dalam desil 6.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Ini menjadi PR. Ternyata data itu tidak ada kesesuaian dengan realita di lapangan. Kondisinya seperti ini, tetapi masuk desil 6,” ungkapnya.
Rahmatullah mengatakan, persoalan data desil juga banyak dikeluhkan masyarakat dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Serang.
Ia menyebut, sejumlah warga mengaku mengalami perubahan status desil menjadi lebih tinggi sehingga berdampak pada pencabutan sejumlah bantuan sosial, termasuk bantuan PBI.
“Dalam momen reses kemarin banyak keluhan warga terkait desil. Tiba-tiba desilnya naik menjadi desil yang lebih tinggi, sehingga beberapa bantuan, baik PBI maupun bansos, banyak yang dicabut,” katanya.
Karena itu, Rahmatullah berencana berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Ia juga akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi II DPRD Kota Serang agar persoalan data desil tersebut dapat dikonsultasikan kepada kementerian terkait.
“Ke depan kita akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Saya juga akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi II untuk melakukan konsultasi ke kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan penentuan desil juga berkaitan dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, diperlukan sinkronisasi dan evaluasi agar data penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
“Ini perlu kita komunikasikan juga dengan BPS, karena data hasil sensus dan survei menjadi salah satu dasar yang diterima kementerian. Jangan sampai masyarakat yang secara nyata membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya karena persoalan data,” pungkasnya.***