JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) berencana melunasi sisa utang sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 26,2 triliun dari total utang US$ 2,2 miliar pada 2027 mendatang.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyampaikan bahwa melalui perjanjian restrukturisasi atau Master Restructuring Agreement (MRA) ditambah keuntungan operasional dan penjualan aset, perseroan menargetkan dapat melunasi utang pada tahun 2027.
“Kalau hanya mengandalkan keuntungan operasional tanpa perjanjian restrukturisasi, maka utang akan terlunasi dalam waktu 17 tahun dari semula 40 tahun jika tidak melakukan restrukturisasi,” kata Silmy kepada Investor Daily, Minggu (4/12/2022).
Berdasarkan perjanjian restrukturisasi yang ditandatangani perseroan pada periode 2019-2020, emiten baja nasional tersebut berhasil memenuhi kewajiban utang sebesar US$ 487 juta atau setara Rp 7 sampai Rp 8 triliun termasuk pembayaran beban bunga tahunan dari total utang US$ 2,2 miliar.
Silmy meyakini, sampai saat ini proses restrukturisasi dan transformasi perseroan berjalan pada jalur yang benar meski belum menuntaskan keseluruhan utang.
“Kami berharap, dengan semakin membaiknya kinerja dan dukungan pemerintah serta semakin eifisiennya Krakatau Steel, kita semakin lebih cepat menyelesaikan utang,” tambahnya.
Untuk itu, ia meminta adanya kepastian pasar yang fair agar tidak terjadi dumping atas pembayaran bea masuk produk impor. Sebab, beberapa importir menggunakan harmonized system (HS) code yang akhirnya membuat mereka terbebas dari bea masuk.
“Inilah yang kita minta dukungan karena hal ini berada di luar jangkauan kami. Ada satu lagi bea masuk anti dumping Cold Rolled Coil (CRC) yang dari tahun 2016 sudah kita ajukan perpanjangnan melalui Kementerian Keuangan, tapi belum dirilis,” beber Silmy.
Terbukti, produk impor terutama CRC membanjiri pasaran pada tahun lalu. Begitu juga tahun ini di mana produk turunan CRC yakni coated sheets dan turunan lain yang dimanfaatkan sebagai bahan baku baja otomotif membludak di pasaran.
Karena itu, perseroan meningkatkan porsi kepemilikannya di PT Krakatau Posco menjadi 50% tujuannya untuk memproduksi bahan baku baja otomotif.
“Jadi, kalau kita lihat kebutuhan baja otomotif di Indonesia itu sekitar 1 juta ton. Di sini diproduksi 400.000 ton oleh PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS), 400.000 lagi oleh PT JFE Steel Galvanizing, dan 200.000 impor. Tapi, atas 800.000 yang diproduksi KNSS JFE itu sebagian bahan bakunya masih impor. Inilah yang akan kita produksi. Impornya saat ini 80% sampai 90 untuk bahan baku,” sebut Silmy.
Maka dari itu, perseroan melakukan peningkatan saham di Krakatau Posco dan harapannya dapat dipertahankan agar bisa menekan impor bahan baku baja otomotif. Silmy meyakini, Krakatau Posco akan bisa memenuhinya karena Posco merupakan perusahaan baja paling efisien salah satunya ditandai dari Ebitda ratio yang mencapai 18%, tertinggi dibandingkan pabrik baja lainnya di dunia.
Adapun keuntungan langsung yang diperoleh perseroan dari penambahan saham menjadi 50% di Krakatau Posco ini, KRAS mendapatkan sekitar US$ 90 juta plus US$30 dalam bentuk kas yang akan digunakam perseroan untuk mengurangi beban utang pada tahun depan.
“Jadi, nanti ada pembayaran utang di 2023 yang kita peroleh dari hasil transaksi ini. Paling lambat, setahun setelah transaksi akan dibayarkan kepada Krakatau Steel dan kita akan gunakan untuk mengurangi pokok utang,” tuturnya.
Keuntungan lain yang diperoleh perseroan dari peningkatan saham di Krakatau Posco adalah KRAS mampu melunasi total pinjaman sebesar US$ 216 juta ke bank asal Jerman, Commerzbank AG dan menghapus biaya derivatif sebesar US$ 200 juta.
“Jadi, manfaat peningkatan saham 50% di Posco itu dirasakan baik secara langsung kita dapatkan tahun ini maupun tahun depan,” imbuh Silmy.
2023, Rights Issue dan IPO Anak Usaha
Untuk tahun depan, Silmy menambahkan perseroan sudah menyiapkan beberapa inisiatif strategis seperti meningkatkan produksi Hot Strip Mill (HSM) 2 dan Cold Rolling Mill (CRM) 2 serta Coated Galvanizing untuk dijadikan sebagai bahan baku baja otomotif.
Selain itu, tahun depan perseroan juga berencana melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue setelah memproleh restu dari para pemegang saham.
Termasuk membawa anak usaha PT Krakatau Sarana Infrastruktur untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
“Semua itu ada dalam proses penyusunan RKAP IPO Krakatau Sarana Infrastruktur, sehingga kedua hal ini akan menjadi rencana strategis perseroan di tahun 2023,” tutup Silmy. (*/Beritasatu)
