CILEGON – Kurangnya transparansi dari Pemerintah Kota Cilegon baik itu dalam hal kebijakan maupun anggaran, dinilai oleh salah satu generasi emas Kota Cilegon hal itu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat Kota Cilegon terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh salah satu peserta Pemilihan Duta Politik Kota Cilegon Tahun 2023 yang berhasil lolos ke babak semifinal, pada Selasa (14/2/2023), di Aula Bappedalitbang Kota Cilegon.
Peserta tersebut merupakan warga asli Kota Cilegon yang tinggal di Pondok Cilegon Indah atau PCI dan bernama Zahra Daidha As-Syifa.
Gadis yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA itu mengatakan bahwa saat ini kepercayaan masyarakat Kota Cilegon terhadap pemerintah menurun, karena kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.
“Saat ini saya rasa sebagai salah satu pelajar di Kota Cilegon masih kurang mendapat informasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, dan pengelolaan APBD Kota Cilegon. Sehingga saya juga merasa ada sesuatu yang terjadi dan ditutup-tutupi di dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon,” kata Zahra.
Zahra yang merupakan siswi dari SMA IT Roudhatul Jannah itu bahkan secara tegas menyampaikan hal itu di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun, Maman Mauludin Sekda Kota Cilegon, dan di hadapan para teman-teman seperjuangannya di Pemilihan Duta Politik.
Menurutnya, Pemkot Cilegon sebagai lembaga publik yang berfungsi untuk melakukan pembangunan di Kota Cilegon dan mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon, kurang transparan dalam hal kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat dan program-program yang sudah dilaksanakan.
“Untuk Pemerintah Kota Cilegon, saya berharap sih dapat lebih transparansi kepada publik, terutama dalam hal kebijakan atau program yang ada sehingga kami ini bisa tau apa saja yang sudah dilakukan dan dibuat oleh Pemerintah Kota Cilegon,” ujar Zahra di hadapan para audiens, Senin (13/2/2023).
Karena menurut Zahra, ia dan masyarakat Kota Cilegon lainnya berhak turut serta melihat dan mengetahui serta mengawasi pembangunan, kebijakan dan program pemerintah.
“Kebijakan dibuat untuk kita, karena kita kan negara demokrasi, dari kita untuk kita oleh kita. Maka dari itu kita berhak melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah karena hal itu dapat mempengaruhi kehidupan kita dalam hal pembangunan. Makanya sudah seharusnya masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan,” imbuhnya.
Sama halnya dengan Zahra, salah satu peserta lain, Lenia Sari Wiedyaningtyas yang masih duduk di bangku kelas 11 SMA IT Raudhatul Jannah itu mengatakan bahwa selain pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan suatu daerah.
Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan suatu daerah. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting di dalamnya sebagai pengawas pembangunan daerah yang ikut memberikan saran, aspirasi dan kritikan yang membangun.
“Jadi kita ini sebagai masyarakat kan juga berperan untuk mengawasi pembangunan pemerintah dan kebijakan serta program pemerintah. Dan hal itu bisa kita awasi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Lenia.
Namun kata Lenia, saat ini masing-masing OPD terpantau belum menggunggah DPA di Website Pemerintah Kota Cilegon.
Padahal, ia mengatakan, Walikota Cilegon sudah menghimbau agar para Kepala OPD melakukan percepatan dalam mengunggah DPA guna meningkatkan transparansi anggaran kepada publik.
“Kan kemarin saya baca Walikota Cilegon katanya sudah menghimbau yah, namun ini ketika saya lihat tadi belum ada DPA yang diupload sama sekali. Lalu bagaimana pemerintah mendapatkan kepercayaan masyarakat apabila pemerintah menutup-nutupi DPA seperti ini, dan bagaimana kita masyarakat berperan mengawasi kebijakan dan program yang ada kalau DPA nya sendiri tidak ada?” tegas Lenia salah satu generasi emas di Kota Cilegon.
Ia juga menilai, mungkin ada keterlambatan kinerja dari masing-masing OPD atau Dinas dalam mengunggah DPA tersebut ke website.
“Untuk hal tersebut mungkin pergerakan dari dinas itu yang kurang cepat kak, makanya dari masyarakat kita meminta lah agar pemerintah ini meningkatkan keterbukaannya sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga,” pungkasnya. (*/Hery)
