CILEGON – Dalam rillis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada Selasa (5/11/2019), Cilegon menempati peringkat kedua tertinggi angka pengangguran dengan 9,68 persen, di bawah Kabupaten Serang dengan angka 10.65 persen.
Adanya fenomena yang kontras tersebut, langsung mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, M. Ibrohim Aswadi yang mengaku prihatin. Pihaknya pun akan mendorong Pemkot Cilegon untuk lebih serius dan melakukan terobosan dalam menangani persoalan pengangguran.
“Untuk mengurai masalah pengangguran yang begitu besar, saya fikir pemerintah harus lebih bekerja keras untuk lebih inovatif dan terus menggali potensi-potensi yang lain dari sisi yang lain untuk mengurai masalah pengangguran yang ada,” ujarnya kepada faktabanten.co.id.
“Karena memang kita tahu, bahwa angkatan kerja tidak berbanding lurus dengan kesempatan yang ada,” imbuh anggota DPRD dari Dapil Ciwandan-Citangkil ini.
Oleh karena itu, menurut Dewan yang akrab disapa Kang Bobi ini, pihak pemerintah kedepan harus membuat program-program khusus untuk menciptakan lapangan pekerjaan selain memperbanyak job fair yang dikhususkan bagi masyarakat Cilegon.
“Juga harus memperbanyak BLK (Balai Latihan Kerja-red) di setiap kecamatan agar mereka juga punya life skill yang mumpuni dengan penanganannya secara komperhensif pula, yaitu pasca pelatihan mereka tidak dilepas begitu saja, tapi didorong ke dunia industri atau diberi pendampingan secara kontinyu sebelum mendapatkan pekerjaan, bila perlu diberikan pinjaman modal atau dana hibah untuk menjadi wirausaha,” ungkapnya.
Selain itu, Kang Bobi juga berharap pemberdayaan UMKM di Cilegon terus digulirkan dan dilaksanakan secara maksimal, serta bisa dipertanggung jawabkan. Dan mendesak kalangan industri di Cilegon untuk lebih memprioritaskan warga Cilegon.
“Pemerintah juga harus terus membuat terobosan baru dengan berani berbagi tanggung jawab khususnya ke seluruh dunia industri yang ada di Kota Cilegon dari sisi program CSR nya, agar mereka juga berperan aktif, turut serta dan bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada,” tegasnya.
“Misalnya dengan program-program yang dikemas secara komperhensif bukan program yang sifatnya charity yang tidak berkesinambungan. Mereka harus mendorong program-program yang kontiniu dan berkepanjangan dan tampak. Seperti beasiswa pendidikan, pembuatan klaster-klaster home industri kecil di setiap kecamatan yang ada dan sebagainya,” tandasnya. (*/Ilung)
