4 Tahun Tak Berprogres, LPKC Sebut Kredit Pemilikan Apartemen di Cilegon Seperti Kredit Fiktif
CILEGON – Lembaga Perlindungan Konsumen Cilegon (LPKC) menduga kredit pemilikan apartemen (KPA) di Kota Cilegon mengarah seperti kredit fiktif. Bagaimana tidak, meski tagihan terus berjalan, namun pembangunan apartemen tidak kunjung berprogres wujudnya hingga saat ini.
Anehnya, kreditur dari salah satu bank milik pemerintah yang ada di Kota Cilegon itu terus melakukan penagihan seakan pembangunan apartemen sedang on progres.
LPKC juga menyebut pihak kreditur mengabaikan permohonan penghentian pembayaran atas tagihan kredit pemilikan apartemen dari konsumen yang mengadukan ke LPKC dengan alasan debitur sudah terikat perjanjian.
Idealnya, tidak lama dari akad kredit berjalan, pembangunan sudah mulai tampak, baik dari adanya aktivitas material, lalu lalang pekerja maupun operasional alat berat. Namun justru ini sebaliknya tidak ada progres sama sekali.
Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Cilegon Lutfhi Abdullah mengaku, salah satu konsumen yang mengadukan persoalan tersebut memang sudah menandatangi perjanjian akad kredit pemilikan apartemen sejak 31 Desember 2019 lalu, meski dalam proses perjanjian akad tersebut mengandung klausula baku, dimana kreditur harus tetap mengedepankan asas kehati-hatian. Karena, jika terbukti melanggar, maka pelaku usaha bersiap-siap menanggung resiko ‘batal demi hukum’ atau klausul baku yang telah disepakati.
“Konsumen sudah tidak percaya dengan pembangunan apartemen itu, karena sudah hampir 4 tahun tidak ada progres, dan di bulan agustus 2023 lalu, seharusnya sudah bisa di serah terimakan. Ini mengarah pada kredit fiktif dan patut diduga adanya konspirasi kejahatan terhadap konsumen” ujar Lutfhi, Sabtu, (11/11/2023).
Karena itu, LPKC akan melayangkan surat somasi yang akan ditembuskan pada pimpinan pusat bank milik pemerintah yang menjadi kreditur kredit pemilikan apartemen yang ada di Cilegon.
Langkah itu dilakukan lantaran permohonan untuk menghold tagihan kredit pemilikan apartemen dan merefund dana yang sudah masuk tidak kunjung diresponnya.
Sayang, sampai berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi dari awak media belum mendapat jawaban meski sudah mencoba melakukan janji temu dengan salah satu pihak kreditur. (*/Wan)
