CILEGON – Sembilan bulan Pemerintahan Helldy-Sanuji memimpin Kota Cilegon dengan sejuta harapan masyarakat akan hadirnya pemerintahan yang baru, modern dan bermartabat.
Pasangan yang hanya diusung oleh dua partai politik tersebut tentunya harus berjuang maksimal mengondisikan birokrasi dan menjembatani harapan masyarakat Kota Cilegon.
Wakil Walikota Sanuji Pentamarta mengaku pekerjaan terberat dalam pemerintahannya adalah masalah reformasi birokrasi dan penyesuaian dengan pemerintahan yang telah dibangun oleh dinasti Walikota sebelumnya selama 20 tahun lamanya.
“Anggaran 2021 kan disusun oleh pemerintahan sebelumnya ditahun 2020 tidak bisa sepenuhnya kita atur, tidak semua visi misi kita terwujud di 2021, semua program anggaran masih di arahan tahun 2020,” kata Sanuji, Selasa (21/12/2021).
Namun demikian Sanuji mengaku sudah melakukan sinkronisasi anggaran 2020 di dalam pemerintahannya dan berkomitmen memberikan program terbaik yang disusun di masa pemerintahan Helldy-Sanuji di tahun 2021 dan yang akan datang.
“Kita ingin masyarakat lebih terbuka, masyarakat bisa lebih mau hadir untuk Pemerintah Kota memberikan saran dan nasihat, mereka nyaman dengan pemimpinnya, dan mendukung program berikutnya, sebagian sudah tersinkronisasi, 2022 akan lebih maksimal,” ujarnya.
Saat disinggung terkait tuntutan masyarakat di Pemerintahannya yang sudah berjalan, Sanuji mengaku belum maksimal.
“Saya merasakan ekspektasi sangat tinggi, perubahan yang mereka inginkan sangat besar, mengapa mungkin kita terpilih mungkin perubahan yang diharapkan sangat besar, di 2021 saya rasa banyak kelemahan, kekurangan, bahkan kekecewaan masyarakat harus kita sadari, tuntutan begitu besar tapi 2021 ini powernya belum maksimal,” lanjutnya.
Meski demikian Sanuji menuturkan dibawah kepemimpinan Helldy-Sanuji di tahun 2022 dan ke depan akan lebih maksimal.
“Saya berharap 2022 bisa power full, 2023 lebih power full, dan di tahun 2024 kepuasan masyarakat meningkat, ukurannya masyarakat, pada prinsipnya merebut kepercayaan masyarakat bisa terbangun dari terwujudnya janji kampanye,” ujarnya
“Kemudian urusan wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, Kamtibmas dan hal lain yaitu amanah dari Pemerintah Pusat seperti pengangan Covid dan bencana. Kalau itu komitmen dilakukan untuk masyarakat akan meningkatkan kepercayaan, Februari harus ada survei kepuasan publik, harapan begitu besar, realisasi belum maksimal,” pungkasnya. (*/Ihsan)
