SERANG – Setelah di era Rano Karno sebagai Gubernur Banten hanya mampu meraih Opini WDP bahkan sempat disclaimer selama 2 tahun, kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2016.
Diketahui, Opini WTP ini diraih atas kinerja birokrasi yang dipimpin Nata Irawan selama menjadi Penjabat Gubernur Banten.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut disampaikan oleh Anggota Lima BPK RI, Isma Yatun di Ruang Rapat DPRD Banten, Rabu (31/5/2017).
“Berdasarkan pemerikasan pengelolaan Pemprov Banten, maka terhadap laporan keuangan Pemprov Banten, BPK memberikan opini WTP,” kata Isma dalam sambutannya.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengucapkan apresiasi terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Banten terutama pengelola keuangan.
“Penilaian itu berkaitan dengan kinerja kita, gubernur harus melakukan upaya-upaya peningkatan,” kata Wahidin.
Ia juga menegaskan, dirinya bersama Pemerintah Provinsi Banten akan mempertahankan atas opini tersebut, sebab menurutnya, perolehan poin tersebut merupakan keberuntungan bagi dirinya.
“Baru seminggu dilantik, dapet opini WTP. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan selama kami menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yosep.
