CILEGON – Setelah beberapa elemen masyarakat yang mencium aroma nepotisme dan dinasti pada penunjukkan adik kandung Walikota Cilegon yang menjadi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), kecaman serupa juga terus dilontarkan oleh pihak-pihak lain yang juga merasa kecewa.
Pemuda Pancasila (PP) Kota Cilegon salah satu yang menyoroti hal tersebut, dimana penunjukkan Maman Mauludin sebagai Pj Sekda dinilai syarat muatan politis.
Baca juga: Adik Walikota Cilegon Dilantik Kakaknya Sendiri jadi Penjabat Sekda
“Ini kan jelang Pemilihan Kepala Daerah, Walikota Cilegon Edi Ariadi itu juga Ketua Partai Politik dan mengusung calon walikota, dan ternyata ia menunjuk adiknya menjadi Pj Sekda,” kata Sekretaris PP MPC Kota Cilegon, Eka W. Dahlan, saat berdiskusi dengan wartawan, Minggu (11/10/2020).
Selain dugaan kental nuansa politik jelang Pilkada, Eka W Dahlan juga mengatakan langkah walikota tersebut seperti tak punya rasa malu. Dimana, masyarakat kembali disuguhkan siklus sejarah dinasti politik di Cilegon, dan semakin nyata terlihat dari langkah Edi Ariadi.
Baca juga: Adik Walikota Cilegon jadi Pj Sekda, Bentuk Nepotisme dan Ada Kepentingan Pilkada
“Ini kalau Cilegon begini terus kapan majunya? Saya kasihan ke ASN yang punya kemampuan dan potensi. Meski ada open bidding untuk jabatan apapun, kalau kental keputusan politis model begini, pasti mereka (yang profesional) gak kepake. Yang dipilih yang punya hubungan keluarga,” ujar Eka.
Baginya, meski bukan definitif dan hanya berstatus Penjabat (Pj), namun dalam regulasi Perpres Nomor 3 Tahun 2018 Penjabat Sekda tetap punya kewenangan yang lebih di Pemerintahan. Eka W Dahlan mengaku khawatir, ada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, jelang Pilkada di Desember mendatang.
“Khawatir juga ini ada main mata, karena sebagaimana diungkap sendiri oleh Walikota Edi, nama Maman ini kan diusulkan ke Pemprov disepakati Sekda sebelumnya dan Wakil Walikota Ati Marliati, yang sekarang Ati mencalonkan diri dan diusung oleh partainya walikota Edi. Masyarakat bisa melihat jelas hubungan apa ini!” tegas Eka yang berprofesi sebagai pengacara ini.
Secara organisasi, PP MPC Kota Cilegon juga mempertanyakan prestasi apa yang telah dibuat oleh sosok Maman Mauludin sehingga layak menduduki jabatan tertinggi.
Sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Eka menilai kinerja Maman selama ini tidak menunjukkan prestasi yang spesial, terbukti persoalan aset Pemkot Cilegon hingga kini masih berantakan, baik antar Pemerintah atau dengan Swasta, maupun individu.
“Belum lagi keuangan program penanggulangan Covid-19, amburadul banget, masa Dinas LH dapat kucuran anggaran, Puskesmas katanya masih kekurangan APD, ada program yang belum jalan karena kas daerah minim. Termasuk RSUD Cilegon yang gak dapat anggaran ternyata di program Covid-19. Jelas ini problem yang menunjukkan kinerja Maman tidak spesial,” pungkasnya. (*/A.Laksono).
