CILEGON – Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) menduga pengadaan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon syarat persekongkolan pengadaan barang dan jasa. HPA Cilegon mendesak Kepolisian dan Kejati lakukan penyelidikan terhadap ULP Barang dan Jasa (Barjas) selaku pengelola LPSE di Kota Cilegon.
Sekretaris HPA Kota Cilegon Ade Imun menilai, dari mulai tender sampai paket penunjukan langsung (PL) hampir semuanya diduga diberikan kepada orang diluar Cilegon. Sehingga, ada indikasi dugaan permainan di akhir jabatan Walikota Cilegon Edi Ariadi.
“Apakah ada indikasi dugaan main sore Walikota Cilegon yang terkesan hantam kromo, karena jelang habis masa jabatan. Kami minta Kepolisian dan Kejati Cilegon untuk tidak tinggal diam karena sebelumnya diduga sudah banyak sekali masalah dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkot Cilegon selama ini,” jelasnya, Kamis (11/02/2021).
Ia pun menghimbau agar ULP dan Pengelola LPSE jangan main-main, dan ambil resiko karena persoalan hukum itu tidak basi, dan bisa jadi sekarang sekarang ini tidak ada masalah, tapi kedepan justru akan timbul masalah. Dan rata-rata karena faktor mengamalkan kebijakan pimpinan.
“Kami akan audiensi dengan pihak Polres Cilegon dan Kejari Cilegon, serta akan mengadukan juga hal ini ke Kadin. Tambah mungkin asosiasi-asosiasi dan ormas serta para pengusaha Kota Cilegon,” jelasnya.
HPA berharap, dengan pihaknya membuka hal ini akan ada kejelasan, dengan harapan APBD Kota Cilegon tidak diacak-acak oleh sekelompok kepentingan golongan yang akan habis masa jabatannya.
Hingga berita ini terbit Wartawan masih coba menghubungi Kepala ULP Barjas Kota Cilegon Mariano. (*/A.Laksono).
