Aktivis Nilai Interpelasi DPRD Ganggu Kerja Walikota yang Sedang Membenahi Cilegon dari Kerusakan 20 Tahun
CILEGON – Suasana politik Kota Cilegon nampak memanas selama satu pekan ke belakang ini.
Pasca diletupkannya wacana Interpelasi DPRD terhadap Pemerintahan Helldy-Sanuji, sehingga muncul beberapa isu lainnya seperti mencuatnya kabar sejumlah Anggota DPRD Kota Cilegon mempunyai kredit macet di BPRS-CM.
Terbaru munculnya isu lembaga Al-Khairiyah dikabarkan akan menerima dana hibah sebesar Rp1,5 Milliar dari Pemerintah Kota Cilegon.
Soal wacana interpelasi dan sikap kriris DPRD Kota Cilegon terhadap Pemerintahan Helldy-Sanuji sejak awal memimpin ini, dinilai banyak pihak sebagai “dendam politik” yang tak berkesudahan pasca kekalahan Pilkada 2020 lalu.
Elemen masyarakat menilai bahwa cara-cara DPRD untuk menjatuhkan Helldy-Sanuji sebagai lawan politik sangat tidak elok dan mengganggu kinerja Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat.
Wakil Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Banten Deden Mashudi mengatakan, bahwa Interpelasi DPRD Cilegon sangat tidak tepat dijalankan kali ini.
“Kalau interpelasi dianggap sebagai bagian dari kerja dewan dalam pengawasan, sangat jauh sekali untuk materi yang diangkat kali ini. Materi interpelasi tentang apa? Janji politik KCS atau serapan anggaran berujung Silpa 2021, kalau soal itu kan nampak jelas jawabannya. Bahwa 10 bulan masa kerja Helldy-Sanuji tidak mudah karena harus banyak berbenah internal, realisasi program sambil terus berjalan walaupun belum maksimal,” ujar Deden.
Agenda interpelasi DPRD memang merupakan mekanisme yang sah, tetapi menurut LIRA Banten, wacana dan materi yang dimunculkan bisa dinilai bahwa muatan “dendam politik” Pilkada 2020 jadi faktor utama yang melatarbelakangi interpelasi tersebut.
“Tendensi politik anggota dewan itu terlihat jelas hanya untuk mengganggu kerja-kerja pemerintahan Helldy-Sanuji, bukan murni pengawasan. Padahal kalau pengawasan, dewan bisa memanggil langsung dinas-dinas teknis masing-masing mempertanyakan pelaksanaan program dan anggaran, tidak harus menyerang secara umum kepemimpinan walikota dan wakil walikota yang baru memimpin karena rakyat ingin perubahan,” jelas Deden.
Meski belum satu tahun memimpin, kerja Helldy-Sanuji sudah terlihat progress yang baik untuk perbaikan Cilegon ke depan.
“Pak Walikota ini kan sedang serius kerja, termasuk membenahi masalah-masalah dan kerusakan yang terjadi di Cilegon selama 20 tahun. Bukti-buktinya sudah terlihat kok, bagaimana BUMD dibongkar masalahnya untuk perbaikan, ada pejabat nakal tidak dilindungi, merit sistem aparatur juga dapat penghargaan, Lembaga Inspektorat diperkuat kerjanya sehingga minim kebocoran, dan juga program-program pro rakyat yang sudah jalan tidak bisa dipungkiri dirasakan masyarakat,” tegas Deden.
“Jadi kalau masyarakat ditanya sekarang tentang interpelasi dewan ini, pasti akan dinilai bahwa interpelasi dewan hanya untuk mengganggu kinerja Helldy-Sanuji yang sedang serius membenahi Kota Cilegon,” sambungnya.
Bergaining Kasus Kredit Macet BPRS-CM
Deden juga menduga rencana interpelasi DPRD terhadap Helldy-Sanuji ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejari Kota Cilegon. Dimana Kejari melakukan penggeledahan di kantor PT Bank Pembiyaan Rakyat Syari’ah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) beberapa waktu lalu.
Wacana interpelasi dimunculkan DPRD karena sejumlah anggota dewan dari partai-partai tertentu terlibat dalam kasus kredit macet dan bermasalah di BPRS-CM.
“Bisa jadi dewan ini makin kenceng interpelasi supaya untuk bergaining, karena nama-nama dewan mencuat terlibat di kasus BPRS-CM yang diperiksa oleh Kejari, jadi mereka ingin menyandera walikota juga,” jelas Deden lagi.
LIRA Banten berharap kinerja anggota dewan ke depan lebih peduli dan menghormati pilihan rakyat.
“Jangan anggota dewan ini hanya bekerja untuk kepentingan partainya. Helldy-Sanuji walaupun minim dukungan partai politik di dewan, tapi kan mereka itu pilihan rakyat yang harus dihormati. Berikan kesempatan dan hargai hak politik rakyat,” tandasnya. (*/Red)
