CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon mengapresiasi terlaksananya Deklarasi Penyelamatan Aset Daerah /Negeri yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Alisyahdi, di aula Setda Kota Cilegon, Senin (3/4/2023).
Deklarasi Penyelamatan Aset Daerah/Negara merupakan program Kajati Banten yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Cilegon, dimana berdasarkan pengalaman Kajati Banten selama bertugas diluar banyak menangani kasus serupa.
“Inilah peran Kejaksaan untuk membantu menyelamatkan aset atau mengembalikan aset yang belum dikuasai atau belum memberikan manfaat pada pemerintah.” kata Didik.
Deklarasi diharapkan menjadi triger bagi Pemerintah Kota yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dan BPN sehingga bisa mengurai persoalan aset satu persatu dari yang semula belum terdaftar menjadi terdaftar, atau aset yang belum dikuasai dapat dikuasai.
Gerakan penyelamat aset pernah dilakukan Didik dan berhasil menyelamatkan aset yang nilainya mencapai 10 triliun rupiah.
“Sekarang kita coba di Banten, dan Cilegon pertamakali yang menindaklanjuti ini dengan mengundang semua SKPD dan semua stakeholder,” ujarnya.
Sementara itu Walikota Cilegon mengapresiasi gerakan penyelamatan aset tersebut lantaran Pemerintah Kota banyak memiliki aset di luar Kota Cilegon.
Karena itu, bidang aset diminta harus melihat dan mengevalusi aset-aset yang dimiliki khususnya aset tidak bergerak berupa tanah.
“Pertama bagaimana ini bisa menjadi database, karena ini harus di ketahui masyarakat Kota Cilegon. Karena ini aset negara, aset punya Cilegon yang harus masyarakat juga mengetahui secara langsung atau tidak langsung,” ujar Helldy.
Gerakan penyelamatan aset daerah/negara dihadiri oleh forkopimda dan seluruh SKDP dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon sekaligus ditandai dengan tanda tangan oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkot Cilegon. (*/Wan)
