CILEGON – Kendati baru saja menambah jumlah honorer dengan status pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi kini malah menganggap jumlah honorer di lingkungan Pemkot Cilegon terlalu banyak dan tidak ideal.
Bahkan terkait honorer berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon, Walikota menginginkan agar Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) melakukan analisa kembali dan membuat grand skenario fungsi dari keberadaan TKK dan THL.
Walikota menekankan honorer yang ada di Kota Cilegon agar disesuaikan dengan rasio penduduk dan luas wilayah. Apakah masih dibutuhkan kedepannya atau tidak?
“BKPP harus membuat grand skenario dan analisis masalah TKK dan THL yang ada, agar disesuaikan dengan kebutuhan,” ungkap Iman saat ditanya wartawan, soal pengangkatan TKK yang Sembunyi-sembunyi.
Iman juga menegaskan, jika sudah ada hasil analisa, maka Pemkot Cilegon akan mampu mengukur kebutuhan, jika terlalu banyak bisa saja TKK dan THL dikurangi.
“TKK bisa saja diputus kontraknya jika tidak lagi sesuai, termasuk THL,” tegas Iman, Selasa (20/6/2017).
Sementara diketahui, banyak kalangan termasuk juga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan status Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di instansi-instansi Pemkot Cilegon, tidak mendapatkan jatah pengangkatan menjadi status TKK.
Mereka para honorer mengaku kecewa akan adanya pengangkatan TKK baru-baru ini, yang tidak mempertimbangkan pengabdian dan tes kompetensi, tetapi malah lebih cenderung mengakomodir orang-orang baru yang diduga titipan dari pihak-pihak tertentu. Akibatnya, jumlah honorer Pemkot Cilegon kini semakin membengkak, dengan bertambahnya para TKK baru tersebut. (*)
