CILEGON – Kebijakan Restrukturisasi yang dijalankan oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim, dinilai merupakan suatu hal yang wajar dan biasa dilakukan pada dunia usaha, untuk menghasilkan performa yang baik dan efisien.
Penilaian tersebut salah satunya datang dari Tokoh Pengusaha Kota Cilegon, Haji Muhibudin.
Dia menilai, meski langkah restrukturisasi hal yang wajar dan tepat dijalankan pada kondisi Krakatau Steel saat ini. Namun Haji Mujib mengaku tetap pesimis BUMN Baja tersebut bisa bangkit, jika Pemerintah dan Direksi tidak melakukan evaluasi menyeluruh pada sistem dan kebijakan manajemen serta SDM yang selama ini telah menjalankan Krakatau Steel.
“Saya apresiasi langkah Silmy Karim soal Restrukturisasi, tapi tetap tidak ada harapan lagi bagi Krakatau Steel untuk bangkit. Kalau hanya mengandalkan kebijakan itu, tidak ada harapan, karena terlalu kusut persoalan di tubuh KS. Yang ada Silmy Karim akan jadi tumbal saja,” ungkap Haji Muhib saat berbincang dengan Fakta Banten, Kamis (8/8/2019).
Butuh dukungan Pemerintah, yang melahirkan kebijakan penting untuk memperkuat bisnis baja nasional. Disamping itu juga butuh komitmen dari manajemen Krakatau Steel untuk memperbaiki diri.
“Gak ada harapan lagi kalau begini saja. KS itu bukan hanya kalah dalam persaingan pasar bebas, tapi juga selama ini manajemennya bobrok. Ini harus jadi perhatian semuanya, direksi maupun pemerintah,” ujar Haji Muhib.
Secara umum, Haji Muhib menjelaskan, ada tiga permasalahan krusial yang selama ini menyebabkan terpuruknya Krakatau Steel.
“Pertama kebijakan dari pemerintah selama ini tidak berpihak untuk pengembangan pabrik baja nasional. Yang ada, nampak upaya pelemahan terhadap Krakatau Steel, biaya produksi baja BUMN tinggi karena banyak faktor, tapi baja nasional kita tidak diproteksi, sehingga tidak mampu bersaing dengan impor. Kedua, manajemen pengelolaan perusahaan selama ini bobrok dan carut marut. Sistemnya tidak efisien, dan tidak pernah ada sanksi bagi pejabat di Krakatau Steel yang gagal atau yang bermasalah. Sedangkan ketiga, selama ini PT KS terlalu sibuk dengan kegiatan yang bukan core bisnisnya di bidang baja. Investasi untuk penguatan bisnis baja terlambat, dan malah gagal,” jelas pria asal Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon ini.
Sebagai putera daerah Cilegon yang merupakan tempat berdirinya BUMN Krakatau Steel, Haji Muhib selama ini mengaku kesal dan kecewa dengan bobroknya sistem manajemen dan SDM para petinggi Krakatau Steel.
“Yang selama ini diuntungkan hanya pimpinan di perusahaan itu saja, dan juga oknum-oknum di Pemerintah. Berapa banyak proyek-proyek gagal di Krakatau Steel, sistem di manajemen yang tidak transparan dan cenderung korup. Tapi tidak pernah ada sanksi yang tegas untuk mereka yang bermasalah. Muaranya hanya pergantian pejabat saja, ganti direksi, tapi tidak pernah direksi atau pejabat di manajemen lama yang gagal itu diaudit dulu, dan mendapatkan sanksi. Kalau mau serius pembenahan, pejabat lama yang selama ini menimbulkan masalah harus diberikan sanksi dulu, dan umumkan ke publik apa sanksinya. Itu sekarang yang jadi atensi dari masyarakat,” tegasnya.
Sentimen negatif dan nada pesimis dari masyarakat ini, menurut Haji Muhib, bukan tanpa sebab. Tapi karena akumulasi kekecewaan atas berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat terdekat dan terdampak dari pabrik baja ini.
“Saya selaku masyarakat Banten merasa kecewa, banyak warga kami ini dari dulu cuma-cuma mengikhlaskan tanahnya diberikan kepada negara untuk pengembangan pabrik baja nasional. Bahkan ada juga yang dirampas, tanpa kejelasan. Tapi masyarakat kami rela, dengan satu harapan, keberadaan Krakatau Steel ini bisa memberikan keuntungan masyarakat. Tapi masyarakat jadi korban saja, yang untung besar segelintir orang di atas sana, dan terbukti sekarang kondisinya semakin sulit PT KS ini,” imbuh Haji Muhib.
Politisi Partai Demokrat ini juga berpesan agar direksi yang baru benar-benar menjalankan amanat Undang-undang, dimana BUMN hadir harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya masyarakat sekitar.
“Saya tidak menampik segala kebaikan dan dukungan Krakatau Steel selama ini untuk pembangunan Kota Cilegon, namun dibandingkan permasalahan yang ditimbulkan dan melihat kondisinya yang terancam bangkrut saat ini, tentu mengingatkan kembali akan kekecewaan-kekecewaan masyarakat atas kebijakan dan perbuatan manajemen PT KS di masa lalu,”
Sedangkan menyikapi kebijakan Restrukturisasi, Haji Muhib meminta agar pemerintah ikut bersama-sama duduk dengan Direksi Krakatau Steel untuk mencari jalan keluar, sehingga tidak hanya berorientasi profit semata, tapi juga menghadirkan solusi untuk masyarakat yang terkena imbas.
“Soal tenaga kerja yang terkena PHK, kewajiban negara untuk hadir. Bukan hanya tugas Krakatau Steel menampung seluruh angkatan kerja, tetapi Pemerintah dan negara harus hadir membuka peluang akan kemana saluran SDM kita ini. Kebijakan Restrukturisasi harus didukung oleh pemerintah, terutama bagaimana dampak dan mencari solusinya,” pungkas Haji Muhib. (*/Angga)
