CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon telah menetapkan kuota jalur afirmasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, yakni paling sedikit 15 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 20 persen untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Kota Cilegon yang telah ditandatangani Walikota Cilegon, Robinsar, pada 9 April 2025 dan dikutip pada Selasa (27/5/2025).
Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Untuk membuktikan status ekonomi tidak mampu, calon peserta didik diwajibkan melampirkan salah satu dari dokumen berikut:
1. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
2. Kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kementerian Sosial;
3. Atau dokumen resmi lainnya dari pemerintah pusat maupun daerah yang membuktikan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
Adapun kartu jaminan kesehatan nasional serta surat keterangan tidak mampu tidak dapat digunakan sebagai bukti kelayakan pada jalur afirmasi.
Sementara itu, calon peserta didik penyandang disabilitas dapat membuktikan statusnya dengan menunjukkan kartu penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh kementerian terkait, surat keterangan dari psikolog, atau surat keterangan dari dokter umum maupun dokter spesialis.
Sebagai informasi, selain jalur afirmasi, SPMB di Kota Cilegon untuk Tahun Ajaran 2025/2026 juga mencakup jalur domisili, prestasi, dan mutasi kepindahan orang tua.(*/Nandi)
