Desak Evaluasi Krakatau Steel, Masyarakat Cilegon Surati Kementerian BUMN

Dprd ied

CILEGON – Rencana penjualan atau pelepasan sebagian saham salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS), yakni PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) kepada PT Pelindo II, disikapi serius dan membuat marah banyak kalangan, khususnya para aktivis LSM di Kota Cilegon.

Seperti gerakan yang dilakukan oleh puluhan Ormas dan LSM yang membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Krakatau Steel (AMPKS).

AMPKS yang terdiri dari Ormas, OKP, Peguron Silat, Serikat Buruh serta berbagai elemen masyarakat di Kota Cilegon tersebut, diketahui menyurati Kementerian BUMN yang tembusannya hingga ke Presiden RI, perihal penolakan atas rencana penjualan PT KBS tersebut.

Menurut Ketua AMPKS, Muhammad Hilman, pihaknya sudah secara langsung melayangkan surat kepada Kementerian BUMN.

Hilman juga menjelaskan, pihaknya dalam surat pernyataan sikap itu menyampaikan agar Kementerian BUMN melakukan evaluasi terhadap PT Krakatau Steel.

“Ada tiga hal penting masukan dari kami, yaitu menolak penjualan PT KBS, evaluasi atau ganti direksi PT KS, dan evaluasi anak perusahaan KS yang hanya membebani perusahaan seperti PT KE, RSKM, dan lainnya,” jelas Hilman, Kamis (2/8/2018).

dprd tangsel

Maman mengaku optimis langkah AMPKS ini mendapatkan respon serius dari Kementerian BUMN. Pasalnya, sejak adanya sikap dari AMPKS tersebut, menurut Hilman, Kementerian BUMN mengeluarkan perintah agar Krakatau Steel melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

Padahal, diketahui pabrik baja pelat merah tersebut baru beberapa bulan kemarin ini melakukan RUPS Tahunan, dan mengganti sejumlah direksi dan komisaris.

“Dua hari setelah kita surati Menteri BUMN, alhamdulillah ada hasil. Kami dapat info ada perintah dari Bu Rini, PT KS akan ada RUPS Luar Biasa,” jelas Hilman.

Hilman berharap ada evaluasi serius terhadap kebijakan Krakatau Steel yang bisa mengangkat kembali kejayaan pabrik baja tersebut, dan juga lebih berpihak pada kepentingan masyarakat Banten.

“Semoga ada evaluasi, di jajaran direksi maupun komisaris bisa masuk salah satu SDM lokal Banten,” tegasnya.

Corporate Secretary PT KS, Suriadi Arif, saat dikonfirmasi, membenarkan rencana RUPS LB tersebut.

Rencananya RUPS-LB akan digelar pada 6 September 2018 mendatang. Namun saat ditanyakan lebih jauh mengenai agenda resminya, Suriadi Arif, mengaku masih menunggu dari Kementerian BUMN.

“Masih menunggu dari Kementerian,” ujarnya singkat via pesan whatsapp, Kamis (2/8/2018). (*/Ilung)

Golkat ied