CILEGON – Rencana Walikota Cilegon Helldy Agustian yang menggunakan gedung SDN Pabean, Kelurahan Pabean, Purwakarta, sebagai gedung bersama kegiatan belajar mengajar (KBM) SMPN 12 Cilegon, ditolak secara tegas oleh anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi Golkar Tohir AS dan Agus Setiawan, serta Rahmatullah dari Fraksi Demokrat.
Rencana Helldy dianggap ketiga anggota dewan dari Dapil Jombang-Purwakarta tersebut, terlalu sembrono dan mengabaikan aspirasi masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkan ketiganya, usai mengikuti Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kota Cilegon dari Endang Efendi ke Isra’ Mi’raj, di Gedung DPRD Cilegon, Kamis (25/3/2021).
“Sebenarnya SMPN 12 Cilegon ini sudah menerima siswa baru dari setahun lalu, yang dititipkan di SMP Tunas Bangsa yang berada di Lingkungan Kubang Welingi Kelurahan Purwakarta,” tegas Tohir.
Sebagai mitra Dinas Pendidikan di Komisi II DPRD, Tohir mengaku justru tidak mendapatkan perkembangan informasi pembangunan SMPN 12 tersebut dari dinas terkait.
Sebelumnya kata dia, pihaknya sudah mengusulkan percepatan pembangunan, bahkan sudah melakukan survei dan proses bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan konsultan.
“Kenapa dengan keputusan wali kota sekarang ini menggunakan SDN Pabean dimerger dengan SMPN 12 Cilegon, justru tidak baik dan tidak tepat,” tegasnya.
Lanjut Tohir, rencana Walikota tersebut menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak baik, karena di wilayahnya juga ada lembaga pendidikan MTs Al-Khairiyah Karang Tengah yang harus didukung dan dilindungi haknya, dan dipastikan secara langsung akan terpengaruh dengan kehadiran SMPN 12.
“Bagaimana kelanjutan pendidikan MTs di situ, kami menolak keras berdirinya SMPN 12 di situ. Pemerintah harus segera menindaklanjuti apa yang menjadi proses tahapan- tahapan pembangunan SMPN 12 itu,” ujar Tohir, seraya mengingatkan warganya untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan pihaknya sebelum melakukan aksi penolakan.
