Senada diungkapkan Agus Setiawan. Kata dia, secara pribadi mendukung penuh pendirian SMPN 12, namun tidak setuju jika kegiatan belajar mengajarnya menempati gedung SDN Pabean.
“Mari kita duduk bersama menyelesaikan persoalan ini, karena hak ini juga akan berimbas nanti pada kenyamanan kinerja Dinas Pendidikan,” paparnya.
Ditambahkan Rahmatullah. “Kita mendukung berdirinya SMPN 12 Cilegon di Purwakarta, tetapi jangan di dua wilayah yakni Pabean dan Tegal Bunder karena di situ banyak berdiri yayasan – yayasan pendidikan dan pondok pesantren maupun yayasan swasta seperti MTs yang sedang berkembang, kalau ditambah SMPN bisa- bisa tutup,” tegasnya.
Karenanya jika pemerintah memaksakan membangun gedung SMPN 12 di dua wilayah tersebut, dikhawatirkan ke depan justru akan menghambat program pemerintah sendiri.
“Masyarakat menginginkan lokasinya agak bergeser ke tengah. Karena jika lokasinya di wilayah Kelurahan Pabean yang posisinya di bawah gunung bisa menghambat masyarakat asal Ramanuju, Sumampir dan wilayah lainnya. Juga akan bermasalah dengan yayasan – yayasan di sekitarnya, pasti akan keberatan,” ujar Rahmatullah serius.
Sebelumnya dikabarkan, anggota DPRD Dapil Purwakarta – Jombang ini bersilaturahmi dengan para mantan kepala desa/lurah, bersepakat menolak pembangunan SMPN 12 di Pabean dan Tegal Bunder, dan mendesak Pemkot Cilegon merelokasi titik pembangunannya.
Sementara Wali Kota Cilegon Helldy Agustian saat dikonfirmasi atas keberatan warga tersebut menyatakan pemerintah hanya memfasilitasi.
“Menempati SDN Pabean atas usulan dan pengajuan dari Dinas Pendidikan, bukan kemauan saya,” terang Helldy. (*/Red)
