Di Hadapan Wakil Ketua MPR RI, Ketum PB Al-Khairiyah Curhat Ketimpangan Pendidikan Akreditasi Perguruan Tinggi
Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan
CILEGON – Ketua umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Ali Mujahidin menyoroti kebijakan pemerintah tentang akreditasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dianggap terdapat ketimpangan dan belum tercapainya keadilan antara PTN dan PTS.
Hal itu disampaikan saat memberikan pidato di depan 325 wisudawan-wisudawati Universitas Al Khairiyah (Unival) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Khairiyah dan pentolan parlemen serta tokoh nasional sampai daerah yang hadir.
Mumu sapaan akrabnya, menyampaikan pendidikan zaman dulu itu adalah tuntunan sehingga menghasilkan orang orang yang ikhlas dan berkualitas. Namun saat ini pendidikan dianggap menjadi tuntutan.
Mumu menganggap ketimpangan akreditasi itu perlu disamakan bukan di dikotomi.
“Perguruan Tinggi Negeri semua dibiayai oleh negara, dosennya, pegawainya. Kalau Al-Khairiyah, jika mahasiswanya gak rajin bayaran, dosennya gak ke gaji, jadi sekarang pendidikan adalah tuntutan. Tidak mungkin kami akreditasinya disamakan dengan UGM,” kata Mumu saat memberikan sambutan di Gedung Serba Guna (GSG) Al-Khairiyah, Kamis, (23/12/2021).
Untuk itu, Al-Khairiyah kata Mumu, akan menyurati Presiden dan DPR untuk meminta agar pola akreditasi dirubah.
“Kita dengar ke depan katanya akreditasi itu akan bayar per prodi kalau gak salah 70 juta atau berapa lah, ini menurut saya aneh, orang mau mencerdaskan bangsa kok suruh bayar,” ujar Mumu.
“Sebelum ada UGM, Al-Khairiyah udah ada, sebelum Indonesia merdeka Al-Khairiyah udah ada, Muhammadiyah, Nahdatul ulama sebelum Indonesia merdeka sudah ada, kok kenapa setelah kemerdekaan seolah dikuasai oleh pemerintah,” ketusnya.
Mumu menyampaikan hal ini butuh pendalaman dan evaluasi agar adanya keadilan di dunia pendidikan dan perlakuan pemerintah sama antara PTN dan PTS.
“Kalau ditanya itu seluruh pendidikan swasta di Indonesia, nyaman gak di akreditasi, pasti jawabnya gak nyaman, ketika diakreditasi diperlakukan seperti terdakwa, sementara kemampuan pendidikan tinggi swasta jelas beda dengan pendidikan tinggi negeri,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara wisuda tersebut, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Ketua DPD PAN Kota Cilegon Alawi Mahmud, Rektor Universitas Al-Khairiyah Gema Ika Sari, Ketua STIT Al-Khairiyah Hikmatullah Jamud, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Uman Hermawan, Wakil ketua Kopertais Wilayah I DKI, Jakarta, Banten Ahmad Thib Raya. (*/Ihsan)