CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai menjajaki pemanfaatan aset daerah berupa eks Gedung Matahari Lama yang berada di kawasan pusat Kota Cilegon.
Bangunan tersebut direncanakan untuk dikembangkan melalui skema kerja sama dengan pihak investor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, sudah ada investor yang menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan bangunan tersebut menjadi hotel dan ballroom.
“Memang sudah ada pihak investor yang tertarik untuk mengembangkan eks Gedung Matahari Lama menjadi hotel dan ballroom. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan. Kami terlebih dahulu akan melihat peluang pengembangan serta skema kerja sama yang memungkinkan agar aset daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Ahmad Aziz, Senin (2/11/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Yoni Rusnandi, menjelaskan bahwa Pemkot Cilegon telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 untuk melakukan kajian studi kelayakan terhadap eks Gedung Matahari Lama.
Menurut Yoni, kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi terkini bangunan, potensi pemanfaatan, kebutuhan perbaikan, hingga rekomendasi pengelolaan aset ke depan.
“Jadi, kajian ini untuk melihat kelayakannya terlebih dahulu. Kondisi eksistingnya seperti apa, kemudian apa yang perlu dilakukan perbaikan, serta seperti apa rekomendasi pemanfaatannya bagi Pemerintah Kota Cilegon,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil studi kelayakan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pemanfaatan aset, termasuk kemungkinan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
Melalui kajian tersebut, Pemkot Cilegon juga akan memperoleh gambaran mengenai potensi ekonomi, kebutuhan pembenahan bangunan, serta manfaat yang dapat diperoleh daerah apabila aset tersebut dikelola secara produktif.
Adapun rencana pengembangan eks Gedung Matahari Lama menjadi hotel dan ballroom masih sebatas opsi yang tengah dijajaki.
Pemerintah daerah akan mempertimbangkan hasil studi kelayakan sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait pemanfaatan aset tersebut.***
